Jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian/lembaga, serta para pemangku kepentingan berfoto bersama pada pembukaan Risk & Governance Summit (RGS) 2026 di Jakarta.

GIMIC.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi utama dalam membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity yang digelar di Jakarta, Selasa (14/7/2026). Forum ini menjadi wadah strategis bagi regulator, pelaku industri, akademisi, dan praktisi untuk memperkuat tata kelola serta manajemen risiko dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, mengatakan penerapan tata kelola yang kuat merupakan faktor kunci agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat," ujar Sophia.

Menurutnya, lanskap risiko global berkembang sangat cepat, mulai dari ancaman siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim. Seluruh tantangan tersebut menuntut organisasi untuk terus memperkuat sistem tata kelola dan manajemen risiko.

Sophia menegaskan bahwa konsep Governance, Risk, and Compliance (GRC) kini tidak lagi sekadar menjadi instrumen kepatuhan, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia juga menilai penguatan GRC sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sophia berharap berbagai gagasan dan praktik terbaik yang dibahas dalam RGS 2026 dapat diterapkan secara nyata guna meningkatkan akuntabilitas, memperkuat tata kelola, dan mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi fondasi bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, serta meningkatnya kepercayaan investor.

"Tata kelola yang baik bukan sekadar persoalan kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas lembaga, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diwakili Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menekankan bahwa transformasi digital harus menjadi pengungkit produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Edwin, tata kelola yang baik bukanlah penghambat inovasi, melainkan fondasi yang membangun kepercayaan sehingga kepatuhan justru menjadi pendorong lahirnya inovasi berkelanjutan.

"Digitalisasi bukan tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel dan sesi GRC Insight yang membahas penguatan transparansi organisasi serta pembangunan budaya berbasis nilai (value-driven culture) untuk mendukung kinerja berkelanjutan.

Forum tersebut menghadirkan para pakar dan praktisi GRC dari dalam maupun luar negeri, termasuk perwakilan Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut diikuti lebih dari 20.000 peserta, baik secara luring maupun daring, yang berasal dari regulator, pimpinan lembaga jasa keuangan, asosiasi profesi, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari komitmen mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia's Future.

Kompetisi tersebut diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Antusiasme tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian generasi muda terhadap pengembangan inovasi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Melalui penyelenggaraan RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, akademisi, asosiasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2).