Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan sambutan dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

GIMIC.ID, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan pentingnya peningkatan perlindungan konsumen di era transformasi digital yang kian pesat.

“Pelindungan konsumen itu adalah satu hal yang tak terpisahkan dari transformasi digitalisasi terhadap ekonomi dan keuangan di Indonesia saat ini,” ujar Friderica dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Jumat (31/10).

Menurut Friderica, digitalisasi membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga membawa tantangan serius berupa meningkatnya kasus penipuan digital (scam) dan kejahatan keuangan daring.

Sebagai langkah pencegahan, OJK terus mengedepankan literasi dan edukasi keuangan agar masyarakat mampu mengenali risiko serta melindungi diri dari berbagai modus kejahatan digital.
“Kalau kita bicara pelindungan konsumen, itu biasanya sudah di ujung — sudah terjadi penipuan, scam, atau fraud. Tapi bagaimana mencegahnya? Ya, melalui literasi dan edukasi,” tegasnya.

OJK bersama sejumlah lembaga terkait membentuk Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang hingga kini telah menghentikan lebih dari 1.800 entitas keuangan ilegal, termasuk 1.500 pinjaman online ilegal dan 280 investasi ilegal.

Selain itu, OJK juga menginisiasi pembentukan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai pusat koordinasi lintas lembaga. Sejak berdiri pada 22 November 2024 hingga 24 Oktober 2025, IASC telah menerima lebih dari 200 ribu laporan penipuan digital dengan nilai kerugian mencapai Rp7,3 triliun, memblokir 510 ribu rekening, serta menyelamatkan dana masyarakat senilai Rp381 miliar.

“Kita semua harus bersinergi, bersatu memerangi scam dan fraud ini. Sinergi dan kolaborasi antarlembaga adalah kunci keberhasilan memberantas aktivitas keuangan ilegal,” ujar Friderica.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali menekankan bahwa percepatan digitalisasi ekonomi harus dibarengi dengan peningkatan literasi dan perilaku bertanggung jawab.
“Perlindungan konsumen bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi membangun kepercayaan sebagai fondasi ekosistem keuangan digital Indonesia,” jelas Ricky.

Dalam sesi terpisah bertema “Masa Depan Aset Kripto: Inovasi dan Tantangan Keamanan Transaksi”, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menegaskan komitmen OJK untuk mengembangkan ekosistem aset digital yang berimbang antara inovasi dan tata kelola.

“Di satu sisi, aset kripto menghadirkan peluang ekonomi besar, tapi di sisi lain kita juga harus menjawab tantangan keamanan transaksi,” ujarnya.

Hingga September 2025, OJK mencatat jumlah pengguna aset kripto di Indonesia mencapai 18,61 juta konsumen dengan nilai transaksi sekitar Rp360 triliun, memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar utama aset digital dunia.

Hasan menambahkan, masa depan aset kripto akan sangat bergantung pada regulasi yang seimbang dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami di OJK berkomitmen untuk mendorong inovasi, namun tetap mengedepankan pelindungan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” tandasnya.

Sebagai bentuk penguatan keamanan, pada Agustus 2025 OJK meluncurkan Pedoman Keamanan Siber bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, guna memperkuat ketahanan industri terhadap ancaman siber dan melindungi data serta aset konsumen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2)