OJK dan UNODC Perkuat Kerja Sama Regional Hadapi Kejahatan Aset Kripto
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, bersama perwakilan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Himal Ojha, membuka kegiatan 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting di Yogyakarta, Rabu (18/11/2026).
GIMIC.ID, YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam menghadapi ancaman kejahatan serta penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK).
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 18–20 November 2026. Pertemuan ini menjadi wadah bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk memperkuat koordinasi menghadapi perkembangan kejahatan keuangan digital.
Kegiatan tersebut dibuka pada Rabu (18/11/2026) oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha.
Forum ini bertujuan memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, serta membangun koordinasi lintas negara dalam mengantisipasi berbagai risiko yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Adi Budiarso mengatakan perkembangan teknologi keuangan, khususnya aset keuangan digital dan aset kripto, telah membuka berbagai peluang baru bagi pengembangan sektor keuangan. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa potensi penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal.
Menurutnya, kejahatan keuangan digital kini semakin beragam dan kompleks karena dapat melibatkan berbagai pihak, platform, aset, hingga korban yang berada di negara berbeda.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Ia menjelaskan, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan di setiap negara menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah dan menangani aktivitas ilegal.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata di berbagai negara. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.
Karena itu, Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum. Upaya tersebut perlu didukung mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk membantu penelusuran transaksi aset digital.
Pertemuan 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting diikuti delegasi dari sejumlah negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Forum tersebut juga melibatkan perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang serta Amerika Serikat.
Sejumlah otoritas pengawas sektor keuangan yang berpartisipasi di antaranya Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People's Democratic Republic.
Selain regulator, kegiatan ini melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, kalangan akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat perspektif dan kemampuan masing-masing negara dalam menghadapi kejahatan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital.
Selama tiga hari pelaksanaan, para delegasi membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual.
Beberapa topik utama yang menjadi perhatian meliputi penipuan berbasis kecerdasan artifisial atau AI-enabled fraud, pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.
Forum tersebut juga membahas perkembangan regulasi di masing-masing negara melalui sesi country updates, pertukaran informasi dengan sektor swasta, studi kasus penegakan hukum, serta diskusi kelompok.
Berbagai pembahasan tersebut diarahkan untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerja sama regional, khususnya dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi, mencegah, dan menangani penyalahgunaan aset keuangan digital.
Melalui forum ini, OJK dan UNODC diharapkan dapat mendorong koordinasi yang lebih efektif antarotoritas, memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta mengembangkan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif.
Penyelenggaraan pertemuan tersebut sekaligus menegaskan komitmen OJK untuk terus berperan aktif dalam kerja sama regional dan internasional menghadapi perkembangan risiko kejahatan keuangan digital.
OJK juga mendorong agar pertumbuhan industri Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto di kawasan dapat berlangsung secara inovatif dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan pelindungan konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)

Komentar