MAPEL Indonesia Desak Aparat Usut Dugaan Perusakan Ekosistem Gunung Sibayak, Penggunaan Alat Berat dan Motor Trail Disorot
Poster pernyataan sikap Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia (MAPEL Indonesia) yang mendesak penegakan hukum secara objektif, transparan, dan berkeadilan atas dugaan perusakan ekosistem Gunung Sibayak di kawasan Tahura Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
GIMIC.ID, MEDAN – Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia (MAPEL Indonesia) mendesak aparat penegak hukum mengusut secara objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih dugaan perusakan kawasan ekosistem Gunung Sibayak yang berada di wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Desakan tersebut disampaikan menyusul polemik yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait penggunaan alat berat untuk pembukaan jalur serta aktivitas sepeda motor trail atau trabas di kawasan tersebut, meskipun kawasan tengah diberlakukan penutupan sementara untuk kepentingan pemulihan ekosistem.
Ketua Umum MAPEL Indonesia, Dr. (C). M. Yusuf Hanafi Sinaga, M.Sos., menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara serius karena kawasan Tahura Bukit Barisan memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyangga tata air, habitat keanekaragaman hayati, serta penopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Menurutnya, polemik penggunaan ekskavator untuk pembukaan jalur maupun masuknya kendaraan bermotor trail ke kawasan yang sedang ditutup tidak boleh hanya diselesaikan melalui perdebatan di media sosial atau sebatas pemberian sanksi administratif.
"Kawasan pelestarian alam bukan sekadar ruang yang bisa dibuka atau dilintasi tanpa batas. Jika terdapat pelanggaran ketentuan konservasi, kehutanan, atau lingkungan hidup, baik terkait penggunaan alat berat maupun aktivitas motor trail di masa penutupan, maka aparat penegak hukum harus menguji pertanggungjawaban pidananya secara terang dan akuntabel," tegas Yusuf.
Minta Peran Pejabat dan Pelaksana Pembukaan Jalur Diusut
Dalam kajian hukum yang disusun MAPEL Indonesia, terdapat sejumlah aspek yang dinilai perlu menjadi perhatian penyidik, terutama terkait pertanggungjawaban pejabat atau pengelola kawasan serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembukaan jalur.
MAPEL Indonesia meminta penyidik memverifikasi secara menyeluruh alasan pembukaan jalur yang disebut-sebut bertujuan untuk kepentingan evakuasi, termasuk dasar hukum, prosedur, dan perizinan yang menjadi landasan pelaksanaannya.
Penyidik juga diminta membedakan secara cermat antara persoalan administratif atau kebijakan dengan dugaan tindak pidana.
Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, pengabaian prosedur, pelaksanaan kegiatan tanpa izin yang diwajibkan, ataupun tindakan dan pembiaran yang mengakibatkan kerusakan vegetasi serta bentang alam, MAPEL Indonesia menilai pertanggungjawaban hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 32 Tahun 2024, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
"Alasan keselamatan atau dalih tidak mengetahui kegiatan di lapangan tidak boleh mengaburkan kewajiban hukum dan tata kelola kawasan konservasi. Jika ada unsur kesengajaan, kelalaian berat, atau penyimpangan kewenangan yang menimbulkan kerusakan, proses hukumnya harus berjalan," ujarnya.
Penyelenggara dan Peserta Motor Trail Diminta Ditelusuri
Selain menyoroti pembukaan jalur menggunakan alat berat, MAPEL Indonesia juga meminta aparat menelusuri aktivitas kendaraan motor trail yang diduga memasuki kawasan saat penutupan sementara berlangsung.
Menurut Yusuf, penelusuran tidak cukup hanya menyasar pengendara yang berada di lokasi. Aparat juga perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan maupun fasilitasi kegiatan tersebut.
Pihak yang dimaksud meliputi penyelenggara atau panitia, komunitas dan klub motor trail, pihak pendukung maupun sponsor, serta para peserta yang secara langsung memasuki kawasan yang ditutup.
MAPEL Indonesia menilai pemeriksaan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas tersebut melanggar ketentuan perlindungan kawasan konservasi dan apakah terdapat dampak terhadap kondisi tanah, jalur, maupun vegetasi di kawasan Gunung Sibayak.
Dorong Audit Legalitas dan Pemeriksaan Kerusakan Ekologis
Lebih lanjut, MAPEL Indonesia mendorong dilakukannya audit legalitas serta pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi ekologis kawasan.
Audit tersebut diharapkan mencakup keterbukaan dasar hukum penutupan kawasan, peta batas wilayah Tahura, dokumen perizinan dan rencana kerja penggunaan alat berat, hingga rantai komando atau pihak yang memberikan perintah pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Selain itu, penyidik diminta melibatkan tenaga ahli kehutanan, konservasi, tanah, dan lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan secara ilmiah.
Pemeriksaan tersebut diperlukan guna mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi, termasuk apakah dampaknya telah memenuhi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau tidak.
Hasil pemeriksaan juga harus menjadi dasar dalam menentukan langkah pemulihan ekosistem yang tepat, terukur, dan berkelanjutan.
"Penegakan hukum dan pemulihan ekosistem harus berjalan beriringan. Penanaman kembali tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan harus berbasis kajian ekologi dan diawasi agar fungsi kawasan Gunung Sibayak benar-benar pulih," tegas Yusuf.
Ajak Masyarakat Kawal Penegakan Hukum
MAPEL Indonesia berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola kawasan, serta seluruh elemen masyarakat turut mengawal proses penanganan persoalan tersebut.
Menurut organisasi tersebut, perlindungan kawasan Gunung Sibayak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola Tahura Bukit Barisan, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.
MAPEL Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mengabaikan asas objektivitas serta kepastian hukum.
Dengan demikian, polemik yang terjadi di kawasan Gunung Sibayak diharapkan dapat dituntaskan secara transparan, sekaligus memastikan kelestarian lingkungan dan fungsi ekologis Tahura Bukit Barisan tetap terjaga bagi generasi mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)

Komentar