Suasana Sarasehan Ulama, Ormas dan Aktivis Islam di Hotel Madani Medan, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan tersebut membahas peran ulama, ormas, dan aktivis Islam dalam menciptakan Kota Medan yang tertib, bersih, dan nyaman menuju Medan untuk semua.

GIMIC.ID, MEDAN — Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar Kota Medan mengapresiasi pelaksanaan Sarasehan Ulama, Ormas, dan Aktivis Islam yang digelar di Hotel Madani Medan, Sabtu (15/8/2026).

Namun, di balik apresiasi tersebut, Mathla’ul Anwar juga menyayangkan ketidakhadiran langsung Wali Kota Medan dalam forum yang mempertemukan sekitar 40 ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, aktivis, serta sejumlah tokoh masyarakat tersebut.

Sekretaris Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar Kota Medan, Islahuddin Panggabean, mengatakan sarasehan yang diselenggarakan PT Media Andalan Mawaddah pimpinan Erri Rahman Damanik itu menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di Kota Medan.

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Peran Ulama, Ormas, dan Aktivis Islam dalam Menciptakan Kota Medan yang Tertib, Bersih, dan Nyaman Menuju Medan untuk Semua.” Sarasehan dipimpin Ketua Panitia Abdullah Fathoni.

“Alhamdulillah, apa yang dilakukan Bang Erri sangat baik. Pers sebagai pilar keempat demokrasi tentu memiliki peran penting dalam penyampaian informasi dan transparansi kepada publik. Sementara ulama berperan menjaga moral, etika, dan kondusivitas masyarakat. Kedua elemen ini perlu berkolaborasi dalam mendukung jalannya pemerintahan,” ujar Islahuddin.

Menurut Islahuddin, kolaborasi antara pers, ulama, dan pemerintah sangat penting dalam mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan, masing-masing elemen memiliki peran yang saling melengkapi. Ulama dapat menyampaikan dan mengidentifikasi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, sementara pers memiliki fungsi menyampaikan persoalan tersebut kepada publik. Selanjutnya, pemerintah dapat mengambil langkah penyelesaian melalui kebijakan.

“Ulama dapat membantu mengidentifikasi persoalan di tengah masyarakat, pers mengamplifikasi persoalan tersebut kepada publik, sedangkan pemerintah mengambil langkah penyelesaian melalui kebijakan,” katanya.

Islahuddin mencontohkan, kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah pernah terlihat dalam sejumlah momentum nasional maupun daerah, termasuk penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya dan peristiwa 212 beberapa tahun lalu.

“Kolaborasi pers, ulama, dan pemerintah yang baik pernah terjadi dalam sejumlah momentum, salah satunya dalam kasus penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya. Begitu juga dengan peristiwa 212 beberapa tahun lalu,” ujarnya.

Sarasehan tersebut diikuti sekitar 40 tokoh ulama dan pimpinan ormas Islam. Kegiatan diawali dengan pengantar dari Sakhyan Asmara dan dipandu Ustaz Abdul Latif Khan serta Zulkarnaen Sitanggang.

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Hasrul Azwar, mantan Duta Besar RI untuk Maroko, Prof. Dr. Mohd Hatta, Amhar Nasution, KH Zulfikar Hajar, dan Azwir Ibnu Aziz.

Turut hadir Ketua PD Al-Washliyah Dr. H. Abdul Hafiz Harahap, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Dr. (C) Eka Putra Zakran, Buya Rafdinal, serta perwakilan sejumlah organisasi Islam lainnya, di antaranya FPI, FUI, Fosil BKM, dan perwakilan masyarakat Melayu.

Dalam diskusi, berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketertiban, kenyamanan, kebersihan, moralitas, serta kehidupan sosial masyarakat Kota Medan menjadi perhatian peserta.

Salah satu poin yang mengemuka dalam sarasehan adalah dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam melakukan penataan penjualan daging non-halal di wilayah Kota Medan.

Islahuddin menilai, kebijakan tersebut pada prinsipnya memiliki landasan melalui sejumlah peraturan daerah yang telah berlaku di Kota Medan.

“Apa yang terjadi dan menjadi keresahan beberapa waktu lalu sebenarnya telah memiliki landasan hukum, di antaranya Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perda Halal dan Higienis, Perda PKL, maupun Perda Ternak Kaki Empat yang telah berjalan di Kota Medan,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu dikawal melalui komunikasi dan dialog dengan berbagai elemen masyarakat agar pelaksanaannya tetap berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperhatikan kondisi sosial masyarakat.

Meski mengapresiasi pelaksanaan sarasehan dan sejumlah kebijakan Pemko Medan, Islahuddin menyampaikan kekecewaannya karena Wali Kota Medan tidak hadir secara langsung dalam forum tersebut.

Menurutnya, kehadiran kepala daerah akan memberikan kesempatan lebih luas bagi para ulama, pimpinan ormas, dan aktivis Islam untuk menyampaikan aspirasi serta masukan secara langsung.

“Yang kami sayangkan adalah Wali Kota tidak hadir secara langsung untuk menjumpai para ulama dan pimpinan ormas. Padahal, forum seperti ini sangat baik untuk membangun komunikasi dan menyerap langsung masukan dari para tokoh agama dan masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap forum serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, komunikasi antara ulama, ormas, pers, aktivis, dan pemerintah dapat semakin kuat dalam mendukung terciptanya Kota Medan yang aman, tertib, bersih, nyaman, serta kondusif.

Dalam sarasehan tersebut, Pemerintah Kota Medan diketahui diwakili Staf Wali Kota Medan, Adlan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)