Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama jajaran Pemerintah Kota Tanjungbalai berfoto bersama Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Asim Saputra usai melakukan konsultasi terkait Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan sinkronisasi data pembangunan daerah di Kantor BPS Sumut, Medan, Senin (8/6/2026).

GIMIC.ID, MEDAN – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara di Medan, Senin (8/6/2026), guna berkonsultasi terkait Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Tanjungbalai yang berpengaruh terhadap alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dalam kunjungan tersebut, Plh Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, Kepala Bapperida Mariani, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Tety Juliani Siregar.

Rombongan Pemerintah Kota Tanjungbalai diterima langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, bersama jajaran di kantor BPS Sumut.

Muhammad Fadly Abdina menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai teknis penetapan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) serta berbagai faktor yang memengaruhi nilai indeks tersebut.

Menurutnya, sejumlah aspek yang menjadi pembahasan dalam pertemuan meliputi ketersediaan data harga bahan material, bahan pabrikan, upah tenaga kerja, hingga biaya sewa alat berat yang menjadi komponen utama dalam perhitungan IKK.

“Tujuan pertemuan ini untuk mengevaluasi dan menyinkronkan data IKK yang memengaruhi besaran alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN,” ujar Fadly.

Ia menjelaskan, IKK memiliki kaitan langsung dengan kebijakan Transfer ke Daerah yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dana TKD tersebut, lanjutnya, digunakan untuk mendukung belanja pokok pemerintah daerah, salah satunya melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Fadly mengungkapkan, alokasi DAU untuk masing-masing daerah dihitung berdasarkan sejumlah data dasar, termasuk Indeks Kemahalan Konstruksi sebagai salah satu faktor penyesuaian terbesar.

Berdasarkan data yang ada, nilai IKK Kota Tanjungbalai mengalami penurunan sebesar 0,32 poin, dari 94,78 poin pada tahun 2024 menjadi 94,46 poin pada tahun 2025.

Penurunan tersebut diperkirakan dapat memengaruhi besaran alokasi Dana Alokasi Umum Kota Tanjungbalai pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Karena itu, Pemko Tanjungbalai meminta arahan dan bimbingan dari BPS Sumatera Utara agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait mekanisme penyusunan dan evaluasi IKK.

“Ketersediaan data yang valid menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera),” kata Fadly.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS sangat penting guna memastikan setiap kebijakan pembangunan didukung oleh data yang akurat dan terpercaya.

“Kolaborasi ini akan semakin memantapkan arah kebijakan pembangunan kota yang didukung oleh data akurat dan terpercaya,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan BPS Sumut dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data statistik yang valid dan terukur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-DS)