Teks Foto: Destry Damayanti menyampaikan keynote speech dalam acara Central Banking Forum 2026 di Jakarta, dengan tema ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi volatilitas nilai tukar global.(Dok.BI/ Ist)

GIMIC.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dinilai turut memberikan tekanan terhadap pasar keuangan, harga komoditas, serta perdagangan internasional.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa kondisi global saat ini tergolong tidak biasa, sehingga membutuhkan respons kebijakan yang konsisten, pre-emptive, dan terukur guna menjaga ketahanan ekonomi domestik. Hal tersebut disampaikannya dalam seminar bertajuk “Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global” di Jakarta, Senin (13/4).

Menurut Destry, BI mengoptimalkan seluruh instrumen moneter secara terukur dan berkelanjutan. Langkah tersebut mencakup penguatan intervensi di pasar offshore melalui Non-Deliverable Forward (NDF), serta intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Ia menambahkan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar USD148,3 miliar. Angka tersebut setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, sehingga memberikan ruang yang cukup bagi BI untuk menjaga stabilitas rupiah serta ketahanan sektor eksternal.

Sementara itu, Chief Economist Bank Central Asia (BCA), David Sumual, menilai stabilitas rupiah tidak hanya dilihat dari level nilai tukar, tetapi juga dari tingkat volatilitasnya. Menurutnya, stabilitas tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha.

Sebagai bagian dari penguatan stabilitas, BI juga memperketat tata kelola transaksi valuta asing domestik dengan mewajibkan transaksi di atas USD50 ribu disertai dokumen underlying yang lengkap. Kebijakan ini bertujuan memastikan transaksi valas mendukung aktivitas ekonomi yang sehat.

Dari sisi fiskal, Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Noor Faisal Achmad, menegaskan pemerintah terus menjaga kepercayaan pasar melalui pengelolaan APBN yang prudent. Senada, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai stabilitas nilai tukar penting untuk meredam risiko inflasi, khususnya dari potensi kenaikan harga energi dan pangan.

BI juga memastikan kecukupan likuiditas rupiah tetap terjaga guna mendukung aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) yang tetap tinggi sebagai indikasi kebijakan ekspansi likuiditas yang berlanjut.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah terus diperkuat, termasuk melalui pembelian dan penjualan SBN sesuai kondisi pasar untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan daya tarik instrumen domestik.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, BI terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra. Hingga akhir 2025, nilai transaksi LCT tercatat mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menambahkan bahwa strategi operasi moneter terus diperkuat, termasuk melalui lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan kalibrasi imbal hasil yang kompetitif.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat daya tarik aset domestik, serta memastikan likuiditas tetap memadai demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.(*)