Kajati Sumatera Utara Muhibuddin menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada perwakilan nazir masjid di Kota Medan, disaksikan Wali Kota Medan Rico Waas dan sejumlah pejabat terkait dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf di Gedung PKK Pemerintah Kota Medan, Kamis (12/11/2026).

GIMIC.ID, MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus mendorong penguatan pengelolaan, penataan, dan pengamanan tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum serta memastikan pemanfaatannya sesuai peruntukan dan kepentingan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., saat memberikan pemaparan dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, kepada perwakilan nazir masjid di Kota Medan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung PKK Pemerintah Kota Medan, Jalan Rotan Proyek, Kelurahan Petisah Tengah, Medan, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Kajati Sumut menegaskan bahwa pengelolaan dan pengamanan status tanah wakaf merupakan hal penting dan mendesak untuk dilakukan. Langkah tersebut diperlukan guna melindungi aset keagamaan dan memastikan tanah wakaf tetap dimanfaatkan sesuai tujuan serta kepentingan masyarakat yang berhak.

Menurut Muhibuddin, perlindungan terhadap tanah wakaf tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan umat Islam, seperti tanah wakaf untuk masjid dan pemakaman muslim, tetapi juga perlu memperhatikan aset keagamaan milik umat beragama lainnya.

Ia mencontohkan tanah pemakaman milik komunitas gereja maupun kelompok agama lain yang juga membutuhkan penataan dan perlindungan hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Pengelolaan, penataan, serta pengamanan status tanah wakaf sangat penting dan mendesak dilakukan guna melindungi kebutuhan tanah untuk kepentingan umat. Ini saya dorong tidak hanya berlaku untuk umat muslim saja, seperti tanah wakaf masjid maupun pemakaman muslim, melainkan juga kepada umat beragama lain, seperti tanah pemakaman milik komunitas gereja atau agama lainnya," ujar Muhibuddin.

Ia menambahkan, tanah wakaf harus dijaga dan dikelola dengan baik serta tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, diperlukan landasan dan penguatan hukum yang jelas agar status serta peruntukan tanah wakaf terlindungi.

Menurutnya, kepastian hukum menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah potensi sengketa, penyalahgunaan, maupun peralihan pemanfaatan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kejati Sumut Perkuat Sinergi dengan Pemko Medan

Dalam kegiatan tersebut, Kajati Sumut turut didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut, Nurhandayani, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Ansar, S.H., M.H., serta Kajari Belawan, Dr. Yusup Darmaputra, S.H., M.H., bersama sejumlah pejabat struktural dari kedua kejaksaan negeri tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir bersama Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurazi, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan (BPN/ATR) Kota Medan, Reza Andrian Fachri, S.H., M.H., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Prof. Dr. H. Mohd. Hatta, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan dan undangan lainnya.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah, kejaksaan, lembaga keagamaan, dan instansi pertanahan tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penataan serta memberikan perlindungan hukum terhadap aset tanah wakaf.

Kejaksaan Dorong Kepastian Hukum Tanah Wakaf

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, S.H., M.H., yang turut mendampingi Kajati dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa Kejaksaan terus membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan aparatur terkait.

Sinergi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat penataan dan memperkuat kepastian hukum terhadap tanah yang berstatus wakaf.

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan pengelolaan tanah wakaf dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejati Sumut juga mendorong agar kesadaran mengenai pentingnya legalitas dan perlindungan aset wakaf semakin meningkat di tengah masyarakat.

Dengan adanya penataan dan pengamanan hukum yang baik, tanah wakaf diharapkan dapat terus memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi kepentingan keagamaan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun kelompok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)