GIMIC.ID, MEDAN – Dugaan potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidaktransparanan pengelolaan dana hibah Pemerintah Kota (Pemko) Medan Tahun Anggaran 2024–2026 dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Pengaduan Masyarakat (Dumas) tersebut disampaikan Abd Halim dengan menyoroti alokasi dana hibah yang disalurkan kepada organisasi Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kota Medan.

Laporan itu disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (good governance).

Abd Halim mengatakan, setiap penggunaan anggaran daerah, khususnya dana hibah, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana yang bersumber dari keuangan negara tersebut harus digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pemberiannya.

"Tentunya saya berharap kepada Kepala Kejati Sumut, Bapak Muhibuddin, S.H., M.H., untuk segera memproses aduan tersebut. Kami meminta pemeriksaan dan pemanggilan yang sesuai dengan prinsip dan kepastian hukum sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Abd Halim saat ditemui di Kantor Kejati Sumut, Jumat (13/11/2026).

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah Medan yang juga merupakan kader HIMMAH tersebut menjelaskan, pengaduan ini turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana hibah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, tanpa pengawasan, audit, dan pemeriksaan secara berkala, pengelolaan dana hibah berpotensi menimbulkan kerawanan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, penggunaan dana hibah harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan organisasi, termasuk peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan, serta kegiatan yang memberikan manfaat bagi mahasiswa.

Dalam pengaduan tersebut, Abd Halim menyampaikan dua tuntutan utama kepada Kejati Sumut.

Pertama, meminta Kejati Sumut memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait di lingkungan Pemko Medan yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran, penetapan, serta penyaluran dana hibah.

Kedua, meminta aparat penegak hukum memanggil dan meminta keterangan dari pimpinan maupun pengurus organisasi penerima hibah, khususnya pihak yang berkaitan dengan alokasi dana hibah HIMMAH Kota Medan Tahun Anggaran 2024, 2025, dan 2026.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pemberian, pencairan, hingga penggunaan dana hibah telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.

Abd Halim berharap Kejati Sumut dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen serta keterangan pihak-pihak terkait.

Ia menegaskan, penyampaian laporan tersebut bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk dorongan agar pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip keterbukaan dan aturan hukum.

Menurutnya, dana hibah yang bersumber dari APBD harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi penerima dan masyarakat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Pengaduan masyarakat ini diharapkan menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah, khususnya penyaluran dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Transparansi dalam pengelolaan dana hibah menjadi hal penting karena setiap anggaran yang bersumber dari APBD harus memiliki dasar hukum, peruntukan yang jelas, serta laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Abd Halim berharap Kejati Sumut di bawah kepemimpinan Muhibuddin dapat menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hingga laporan ini disusun, dugaan penyalahgunaan dana hibah tersebut masih berupa pengaduan masyarakat dan belum merupakan kesimpulan adanya tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran materi pengaduan.

Dengan adanya tindak lanjut dari aparat penegak hukum, diharapkan pengelolaan dana hibah Pemko Medan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)