GIMIC.ID, MEDAN – Polemik internal di tubuh Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara semakin mencuat. Kader HIMMAH Sumut, Abd Halim, mendesak Pimpinan Pusat (PP) HIMMAH mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi kepemimpinan Ketua PW HIMMAH Sumut, Imransyah Pasai, bahkan meminta agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya.

Desakan tersebut disampaikan Abd Halim di AW Coffee, Jalan Sisingamangaraja Nomor 144, Medan, Kamis (12/11/2026). Ia meminta Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, bersama Sekretaris Jenderal Sukri Soleh Sitorus, segera turun tangan menyikapi kondisi internal organisasi di Sumatera Utara.

Menurut Halim, langkah evaluasi kepemimpinan perlu dilakukan untuk menjaga marwah organisasi sekaligus mencegah semakin meluasnya persoalan internal yang berpotensi memengaruhi soliditas kader dan pengurus cabang HIMMAH di kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Ia menilai kepemimpinan di tingkat wilayah harus dijalankan dengan kemampuan manajerial, komunikasi, serta komitmen membangun organisasi secara kolektif.

"Seseorang yang belum layak dan mampu memimpin di tingkat Sumatera Utara, jika dipaksakan justru akan menimbulkan kegaduhan. Lebih baik PP HIMMAH melakukan langkah tegas organisasi untuk mencopot yang bersangkutan," tegas Halim.

Soroti Persoalan Manajerial dan Transparansi Anggaran

Selain menyoroti persoalan kepemimpinan, Halim juga mengungkapkan sejumlah hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pengurus pusat, terutama terkait tata kelola organisasi dan transparansi penggunaan anggaran.

Ia menyinggung informasi mengenai batalnya pelantikan pengurus HIMMAH Kota Medan beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut dinilainya menimbulkan tanda tanya di kalangan kader dan membutuhkan penjelasan dari pihak terkait.

Halim juga menyoroti tidak terlaksananya Konferensi Cabang (Konfercab) HIMMAH di Kabupaten Asahan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses konsolidasi dan regenerasi kepemimpinan organisasi di tingkat cabang.

Tak hanya itu, ia turut mendesak PP HIMMAH melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran kegiatan organisasi, mulai dari pelantikan hingga pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil).

Menurut Halim, transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan kader terhadap kepengurusan. Karena itu, ia meminta pengurus pusat memastikan seluruh pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme organisasi.

"Jangan orientasi berorganisasi ini dijadikan perkara suka atau tidak suka. Ketika tunduk dan sesuai permintaan baru diberikan jalan, sementara ketika sudah berjalan pun tidak diberikan kebebasan untuk bergerak membesarkan HIMMAH," pungkasnya.

Minta PP HIMMAH Turun Tangan

Halim berharap PP HIMMAH tidak membiarkan polemik internal tersebut berlarut-larut. Ia meminta pengurus pusat melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan mengedepankan mekanisme organisasi, objektivitas, serta kepentingan kader dan masa depan HIMMAH Sumatera Utara.

Menurutnya, soliditas organisasi harus menjadi prioritas agar seluruh jajaran kepengurusan dapat kembali fokus menjalankan program kerja dan memperkuat konsolidasi kader di daerah.

Hingga berita ini disusun, pernyataan dan desakan tersebut merupakan pandangan Abd Halim. Klarifikasi dari Ketua PW HIMMAH Sumut, Imransyah Pasai, maupun tanggapan PP HIMMAH terkait berbagai tudingan dan tuntutan tersebut masih diperlukan untuk memberikan ruang pemberitaan yang berimbang.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)