Ketua Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama dan Pelayanan Agama Khonghucu Kanwil Kemenag Sumatera Utara, Mufid, menyampaikan paparan mengenai Early Warning System (EWS) Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun (SI-RUKUN) kepada jajaran KUA, penghulu, dan penyuluh keagamaan Kemenag Kota Medan, Senin (19/10/2026).

GIMIC.ID, MEDAN – Komunikasi yang efektif dan koordinasi lintas sektoral menjadi langkah penting dalam mencegah serta mendeteksi secara dini potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan dan isu yang berpotensi memicu konflik dapat diidentifikasi, dipetakan, dan ditangani sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Upaya tersebut menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Utara melalui penguatan sistem Early Warning System (EWS) pada Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun (SI-RUKUN).

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama dan Pelayanan Agama Khonghucu Kanwil Kemenag Sumatera Utara, Mufid, saat memberikan paparan mengenai EWS SI-RUKUN kepada jajaran Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu, dan penyuluh keagamaan Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Senin (19/10/2026).

Mufid menjelaskan, potensi konflik sosial dapat muncul dalam berbagai situasi dan waktu. Karena itu, diperlukan langkah pencegahan yang cepat, terukur, dan sistematis dengan melibatkan seluruh unsur terkait.

Menurutnya, pencegahan konflik tidak cukup hanya dilakukan ketika persoalan mulai membesar. Sebaliknya, berbagai indikasi awal, isu sensitif, serta faktor-faktor yang berpotensi memicu perselisihan harus dikenali sejak dini agar dapat ditangani secara tepat.

“Early Warning System pada Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun (EWS SI-RUKUN) yang dimiliki Kementerian Agama merupakan sistem deteksi awal terhadap potensi konflik di tengah masyarakat. Sistem ini merekam dan mentabulasi potensi konflik agar dapat dicegah sedini mungkin,” ujar Mufid.

Ia menambahkan, telaah dan analisis terhadap berbagai isu yang berpotensi menjadi pemicu konflik perlu dilakukan secara cermat. Dengan demikian, langkah antisipasi dapat segera disiapkan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki komitmen terhadap pencegahan konflik sosial.

Mufid menegaskan, komunikasi dan koordinasi lintas instansi harus terus dibangun secara berkesinambungan. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan berbagai potensi gangguan kerukunan dapat dipantau dan ditangani sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Menurutnya, kerja sama yang telah dibangun dengan berbagai unsur, termasuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, jajaran Intelkam Polda Sumatera Utara, kepolisian resor (Polres), serta elemen masyarakat lainnya, menjadi bagian dari upaya memperkuat deteksi dini.

“Koordinasi yang terus dibangun, baik bersama Densus 88, Intelkam Polda Sumatera Utara dan Polres-polres maupun elemen masyarakat lainnya, semuanya berkomitmen agar potensi konflik yang ada tetap terpantau dan terawasi dengan baik. Dengan begitu, kita dapat mencegah terjadinya eskalasi konflik yang lebih besar di tengah masyarakat,” terangnya.

Ia menilai, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan karena persoalan sosial yang berpotensi memicu konflik sering kali membutuhkan penanganan bersama. Komunikasi yang baik dapat membantu menyamakan persepsi, mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui pendekatan dialogis.

Selain penguatan sistem deteksi dini dan koordinasi lintas sektoral, Mufid menekankan pentingnya dialog yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Dialog lintas elemen dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun saling pengertian, memperkuat toleransi, dan menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini, penyuluh agama memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menyampaikan pesan-pesan kerukunan, memberikan pemahaman keagamaan yang menyejukkan, serta membantu mengidentifikasi persoalan yang berpotensi mengganggu keharmonisan sosial.

“Dialog lintas tokoh agama sangat penting untuk diperkuat, dengan melibatkan pemerintah dan instansi lintas sektoral, termasuk para penyuluh agama sebagai garda terdepan terciptanya kerukunan di tengah masyarakat. Hal ini akan terus kita dorong agar harmonisasi umat beragama tetap terjaga dengan baik di Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya,” tutur Mufid.

Melalui penguatan komunikasi, koordinasi lintas sektoral, pemanfaatan EWS SI-RUKUN, serta dialog antartokoh dan elemen masyarakat, Kementerian Agama berharap potensi konflik sosial dapat diantisipasi sejak dini.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis sekaligus memperkuat kerukunan umat beragama di Sumatera Utara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)