Kolase foto Sekretaris DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara, Dewata Sakti (atas), dan politisi Partai NasDem, Ricky Anthony (bawah).

GIMIC.ID, MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara menegaskan bahwa langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meninggalkan ruang rapat paripurna DPRD Sumut bukanlah bentuk arogansi sebagaimana dituduhkan sejumlah pihak. Sebaliknya, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kehati-hatian dan komitmen terhadap kepastian hukum dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Sekretaris DPD IMM Sumatera Utara, Dewata Sakti, menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna bermula dari adanya interupsi terkait keabsahan kuorum yang muncul menjelang agenda penandatanganan keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Menurutnya, persoalan kuorum merupakan bagian dari mekanisme internal DPRD yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pengambilan keputusan dapat dilanjutkan.

“Pak Gubernur Bobby Nasution tidak sedang menghindari tanggung jawab ataupun menunjukkan sikap arogan. Beliau justru menghormati mekanisme internal DPRD dengan memberikan ruang agar persoalan kuorum diselesaikan terlebih dahulu. Setelah legalitas rapat dipastikan, tentu proses pengambilan keputusan dapat dilanjutkan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Dewata Sakti dalam keterangannya, Minggu (27/7/2026).

IMM Sumut menilai, sebagai kepala daerah yang akan menandatangani dokumen resmi negara, Bobby Nasution memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan rapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata tertib yang berlaku.

Karena itu, keputusan untuk meninggalkan ruang rapat sementara waktu dinilai sebagai langkah yang profesional dan mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dewata menegaskan bahwa setiap keputusan yang memiliki konsekuensi hukum harus didasarkan pada prosedur yang sah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Ketika muncul perdebatan mengenai kuorum, sangat wajar apabila Gubernur memilih menunggu hingga ada kepastian hukum sebelum menandatangani keputusan bersama,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, IMM Sumut juga menanggapi pernyataan politisi Partai NasDem, Ricky Anthony, yang sebelumnya menilai tindakan Bobby Nasution sebagai bentuk sikap arogan.

Menurut IMM Sumut, penilaian tersebut terlalu dini dan tidak melihat persoalan secara menyeluruh. Organisasi mahasiswa itu menilai akar persoalan sesungguhnya berada pada dinamika internal DPRD terkait keabsahan kuorum, bukan pada tindakan gubernur.

“Jangan sampai Gubernur dijadikan pihak yang dipersalahkan atas dinamika yang sesungguhnya merupakan ranah internal legislatif. Persoalan yang muncul saat itu adalah soal keabsahan kuorum, sehingga fokus penyelesaiannya seharusnya berada pada aspek tersebut,” ujar Dewata.

IMM Sumut menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari penerapan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Dewata, setiap proses administrasi pemerintahan harus memenuhi syarat prosedural dan legalitas agar keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan sengketa di masa mendatang.

Karena itu, IMM Sumut mengajak seluruh pihak untuk menyikapi dinamika politik yang terjadi secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta yang utuh.

“Perbedaan pandangan dalam ruang politik adalah hal yang lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, kritik yang disampaikan hendaknya tetap berlandaskan fakta dan tidak berkembang menjadi narasi yang mengaburkan substansi persoalan ataupun menyerang pribadi pejabat publik tanpa dasar yang kuat,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, IMM Sumut menilai sikap Bobby Nasution dalam peristiwa tersebut menunjukkan komitmen terhadap kepastian hukum, penghormatan terhadap kewenangan lembaga legislatif, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

“Sebagai masyarakat yang menjunjung demokrasi dan supremasi hukum, kita perlu membedakan antara kritik yang konstruktif dengan opini yang dibangun tanpa melihat fakta secara utuh. Sikap Pak Bobby Nasution dalam peristiwa tersebut justru menunjukkan komitmen terhadap kepastian hukum, penghormatan terhadap kewenangan DPRD, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah,” tutup Dewata Sakti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2).