HMI Medan Nilai Kritik DPRD ke Pemko Tidak Objektif, Minta Disampaikan Berbasis Data

Ketua Bidang Pengembangan Profesi HMI Medan menyampaikan sikap terkait kritik DPRD terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan.

GIMIC.ID, MEDAN – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan melalui Ketua Bidang Pengembangan Profesi, Rinaldy Fauzi Harahap, menyampaikan sikap atas dinamika kritik yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Medan.

HMI menilai sejumlah pernyataan yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis, cenderung tidak objektif dan terlalu prematur.

Rinaldy menegaskan bahwa kritik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus disampaikan secara proporsional, berbasis data, serta mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.

“Kami menilai kritik yang disampaikan terlalu terburu-buru dan tidak melihat secara utuh proses pembangunan yang sedang berjalan. Pemerintahan tidak bisa dinilai hanya dari hasil jangka pendek,” ujarnya.

Menurutnya, dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, Pemko Medan telah melakukan berbagai pembenahan, terutama dalam aspek sistem dan tata kelola birokrasi.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan tidak dapat dinilai secara instan karena masih banyak program yang berada pada tahap penguatan fondasi.

“Pembangunan itu proses bertahap. Saat ini banyak program masih dalam fase penguatan fondasi. Dampaknya memang belum sepenuhnya terlihat, tetapi arah kebijakannya sudah jelas,” tegasnya.

Terkait isu lemahnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), HMI menilai pemerintah justru tengah melakukan penataan birokrasi secara lebih selektif dan profesional, termasuk melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt) sebagai bagian dari evaluasi.

Rinaldy juga menanggapi kritik terkait sektor kesehatan yang disebut mengalami penurunan kualitas. Ia menilai klaim tersebut perlu didukung data komprehensif, mengingat di lapangan masih terlihat upaya pembenahan fasilitas dan peningkatan layanan.

Sementara itu, terkait persoalan banjir, HMI menyebut hal tersebut merupakan masalah klasik yang tidak bisa diselesaikan secara instan.

“Tidak adil jika persoalan bertahun-tahun dibebankan sepenuhnya pada satu periode kepemimpinan. Yang penting adalah adanya progres dan komitmen penyelesaian,” jelasnya.

Menurutnya, langkah strategis seperti normalisasi drainase dan perencanaan jangka panjang sudah mulai dijalankan oleh pemerintah.

Menanggapi isu pengisian jabatan dari luar daerah, HMI berpandangan bahwa hal tersebut tidak perlu dipersoalkan selama didasarkan pada kompetensi dan integritas.

“Yang dibutuhkan Kota Medan adalah SDM terbaik. Profesionalisme harus menjadi prioritas, bukan semata-mata asal daerah,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, HMI Cabang Medan mengingatkan DPRD, khususnya Komisi I, agar tidak hanya fokus pada kritik, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif serta memberikan solusi nyata.

“Kritik yang tidak berbasis data dan solusi justru berpotensi menciptakan kegaduhan publik. Kami mengajak semua pihak untuk menjaga objektivitas dan bersama-sama membangun Kota Medan,” tutup Rinaldy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2)

Komentar

Loading...