Anggota DPRD Kota Medan Rommy Van Boy menyerap aspirasi warga saat Reses IV Masa Sidang I Tahun 2025–2026 di Kecamatan Medan Polonia, Minggu (21/12/2025).

GIMIC.ID, MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, mendesak Wali Kota Medan agar bertindak tegas terhadap kepala lingkungan (kepling) yang diduga melakukan pungutan liar terhadap warga penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Praktik tersebut dinilai mencederai tujuan bantuan sosial dan merusak citra Pemerintah Kota Medan.

Desakan itu disampaikan Rommy setelah menerima langsung laporan masyarakat saat melaksanakan Reses IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 di Kecamatan Medan Polonia dan Kecamatan Medan Sunggal.

“Warga menyampaikan langsung kepada saya, ada kepling yang mengutip dana dari penerima BLTS. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Rommy saat reses di Lapangan Baronet, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Minggu (21/12/2025).

Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa segala bentuk pungutan terhadap bantuan sosial merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi.

“Kami mendesak Wali Kota Medan menindak tegas kepling yang terbukti melakukan pungutan liar terhadap warga penerima BLTS. Ini menyangkut hak masyarakat kecil,” tegasnya.

Rommy menyebut, persoalan bantuan sosial hampir selalu menjadi keluhan utama warga setiap kali agenda reses digelar. Mulai dari pendataan penerima yang tidak tepat sasaran hingga dugaan pungli yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.

“Masalah bansos ini terus berulang. Kalau dibiarkan, bukan hanya merugikan warga, tapi juga mencoreng wajah Pemko Medan,” katanya.

Selain persoalan bantuan sosial, warga juga mengeluhkan kondisi infrastruktur pascabanjir, seperti drainase yang rusak, penerangan jalan umum yang belum diperbaiki, serta tumpukan sampah dan material sisa banjir yang belum sepenuhnya dibersihkan.

“Kami menerima laporan bahwa kerusakan akibat banjir kemarin belum ditangani maksimal. Ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga,” ungkap Rommy.

Ia menambahkan, laporan serupa juga banyak diterima anggota DPRD Kota Medan lainnya. Menurutnya, persoalan ini bukan kasus tunggal dan terjadi di berbagai wilayah.

“Lima puluh anggota DPRD Kota Medan kerap menerima laporan yang sama. Artinya ini masalah serius dan sistemik, bukan hanya di Medan Sunggal dan Medan Polonia,” ujarnya.

Dalam reses tersebut, warga juga mendesak Dinas Sosial Kota Medan agar memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan supaya benar-benar tepat sasaran dan tidak membuka celah penyalahgunaan.

Keluhan serupa kembali mengemuka saat Rommy menggelar reses di halaman parkir Deli Hotel, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (20/12/2025). Bahkan, sebagian besar warga secara terbuka meminta pencopotan Lurah Lalang, Surya Budi, yang dinilai tidak responsif dan gagal menjalankan fungsi pelayanan publik.

“Kalau laporan warga ini benar, Wali Kota sebaiknya membentuk tim investigasi. Jika terbukti lalai dan memperburuk citra Pemko Medan, lurah tersebut memang layak dicopot,” tegas Rommy.

Tak hanya itu, warga Medan Sunggal juga mengeluhkan pelayanan air bersih dari Perumda Tirtanadi yang disebut hanya mengalir pada malam hari.

“Sementara di komplek perumahan mewah air mengalir 24 jam. Ini menjadi keluhan serius warga dan akan kami sampaikan kepada Wali Kota untuk segera dikoordinasikan dengan pihak terkait,” pungkasnya.

Reses di Medan Sunggal dihadiri perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, SDABMBK, serta Lurah Lalang. Kehadiran Surya Budi memicu reaksi keras warga, di mana setiap penjelasan yang disampaikan kerap disambut sorakan, terutama dari kaum ibu yang menilai klarifikasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sementara itu, reses di Medan Polonia turut dihadiri Plt Camat Medan Polonia Rangga Karfika Sakti, Lurah Polonia, serta perwakilan Dinas Sosial, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya. Kegiatan tersebut berubah menjadi ajang curahan keluhan warga, khususnya terkait infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial yang dinilai masih sarat persoalan, termasuk dugaan pungutan liar oleh kepling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-RSD)