GIMIC.ID, SURABAYA – Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat Jawa Timur (Gempar Jatim), Zahdi, menegaskan sikap organisasinya terkait isu unjuk rasa yang menuntut turunnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Menurutnya, Gempar Jatim tidak memilih jalur agitasi politik melainkan advokasi hukum serta pengawasan kebijakan sesuai mekanisme konstitusi. Zahdi menilai banyak kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memang perlu pembenahan, namun penolakan tanpa solusi justru tidak akan membawa perubahan berarti.

“Banyak hal yang memang perlu dibenahi oleh Gubernur Jawa Timur terkait kebijakan, akan tetapi menolak kebijakan tanpa ada solusi itu juga tidak baik. Kita lawan terhadap kebijakan yang tidak sesuai hukum, akan tetapi tidak menjatuhkan gubernur,” tegas Zahdi, Sabtu (23/8/2025).

Sebagai bentuk konkret, Gempar Jatim telah melayangkan pengaduan resmi kepada Inspektorat Jawa Timur terkait dugaan rekayasa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Laporan tersebut dikirimkan pada Selasa, 19 Agustus 2025, melalui surat bernomor 068/SA/GEMPAR-JATIM/VIII/2025.

“Ini contoh langkah nyata kami. Kalau ada indikasi pelanggaran hukum, kami tempuh jalur yang benar, bukan dengan agitasi politik,” terang Zahdi.

Ia menegaskan kembali bahwa tujuan Gempar Jatim adalah mengawal kebijakan agar berpihak pada rakyat tanpa menimbulkan instabilitas politik.

“Kritik boleh keras, tapi harus konstruktif. Jawa Timur butuh solusi, bukan kegaduhan,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-Redho)