Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas dalam Perkara Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta
Tim penasihat hukum ketiga guru MAS Farhan Syarif Hidayah berfoto di ruang sidang PN Medan usai mendampingi perkara dugaan korupsi dana BOS senilai Rp268,2 juta yang berakhir dengan vonis bebas terhadap seluruh terdakwa, Senin (16/11/2026).
GIMIC.ID, MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022–2024 senilai Rp268,2 juta.
Ketiga terdakwa masing-masing Handriyatul Akhbar selaku Bendahara BOS, serta Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo yang bertugas sebagai operator madrasah. Majelis hakim menyatakan ketiganya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Putusan bebas tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat di Ruang Sidang Cakra 8 PN Medan, Senin (16/11/2026) malam.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan seluruh dakwaan penuntut umum, baik dakwaan alternatif kesatu primer, kesatu subsider maupun alternatif kedua, tidak terbukti terhadap ketiga terdakwa.
"Mengadili, menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan JPU," ujar Hendra saat membacakan amar putusan.
Selain menjatuhkan putusan bebas, majelis hakim juga memerintahkan agar ketiga terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan.
"Memerintahkan terdakwa dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara," tambahnya.
Putusan tersebut sekaligus memulihkan hak-hak ketiga guru dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat mereka setelah menjalani proses hukum dalam perkara dugaan penyimpangan dana BOS tersebut.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menguraikan bahwa ketiga terdakwa bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana BOS di MAS Farhan Syarif Hidayah.
Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, para terdakwa hanya menjalankan tugas administratif, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana BOS.
Proses penyusunan laporan tersebut disebut berlangsung di bawah tekanan pemilik sekaligus Ketua Yayasan MAS Farhan Syarif Hidayah, Mesini.
Majelis hakim mengungkapkan, ketiga terdakwa bahkan mendapat ancaman pemecatan apabila tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagaimana diminta pihak yayasan.
Dari rangkaian fakta persidangan tersebut, hakim menilai pihak yang sesungguhnya mengelola dana BOS adalah Mesini, bukan ketiga guru yang duduk sebagai terdakwa.
Majelis hakim juga menilai tindakan para terdakwa lebih berkaitan dengan persoalan administratif dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Tidak ditemukan dasar yang cukup untuk menyatakan mereka melakukan penyalahgunaan kewenangan maupun jabatan sebagaimana didakwakan penuntut umum.
"Para terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan," tegas Hendra.
Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap ketiga terdakwa.
Suasana haru menyelimuti Ruang Sidang Cakra 8 PN Medan sesaat setelah majelis hakim membacakan putusan bebas.
Ketiga terdakwa tampak tidak kuasa menahan tangis. Keluarga yang hadir di bangku pengunjung sidang juga terlihat menangis haru menyambut keputusan majelis hakim.
Putusan tersebut menjadi momen emosional bagi ketiga guru yang sebelumnya harus menjalani proses hukum sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dana BOS senilai Rp268,2 juta.
Dengan putusan tersebut, majelis hakim menyatakan tidak terbukti adanya tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan yang diajukan JPU terhadap Handriyatul Akhbar, Rino Tasri, dan Bambang Ahmadi Karo-Karo.
Sebelum putusan dibacakan, ketiga guru tersebut sebelumnya dituntut pidana penjara dengan hukuman berbeda oleh JPU Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli.
Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo masing-masing dituntut pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Sementara Handriyatul Akhbar dituntut hukuman lebih berat, yakni tiga tahun penjara.
Selain pidana penjara, JPU juga menuntut masing-masing terdakwa membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, masing-masing terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan pengganti selama 50 hari.
Dalam tuntutannya, JPU berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu primer.
Dakwaan tersebut antara lain merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto sejumlah ketentuan dalam KUHP.
Sementara dakwaan alternatif kesatu subsider merujuk pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Adapun dakwaan alternatif kedua berkaitan dengan Pasal 9 undang-undang yang sama.
Namun, setelah memeriksa seluruh fakta persidangan dan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan, majelis hakim memiliki penilaian berbeda dengan penuntut umum.
Hakim menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ketiga terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU. Perbedaan penilaian tersebut akhirnya berujung pada putusan bebas.
Usai persidangan, kuasa hukum ketiga terdakwa, Bambang Santoso SH, MH, didampingi Hendra Julianta SH, Trisno Baskoro SH, dan Elvian SH, menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang dinilai telah mempertimbangkan fakta persidangan serta aspek hukum secara objektif.
Penasihat hukum menilai putusan bebas tersebut merupakan keputusan yang adil bagi ketiga guru yang selama ini menjalani proses hukum.
"Putusan bebas ini sangat adil dan pantas diterima oleh ketiga guru. Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang bijaksana dan objektif," ujar pihak penasihat hukum.
Mereka juga menilai ketiga kliennya tidak memiliki kewenangan untuk mengelola maupun menguasai dana BOS yang menjadi objek perkara.
Bahkan, menurut penasihat hukum, ketiga guru tersebut tidak pernah menerima ataupun menikmati dana BOS yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
"Selama ini, ketiga guru dikorbankan untuk menutupi korupsi yang dilakukan oleh yayasan. Mereka tidak mengelola, tidak menerima apalagi menikmati dana BOS. Sungguh tak mungkin orang yang mengelola dan tidak menguasai dana BOS tapi dikriminalisasi," ungkap kuasa hukum.
Penasihat hukum menegaskan putusan bebas tersebut menjadi jawaban atas pembelaan yang selama ini disampaikan selama proses persidangan.
Mereka juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada majelis hakim PN Medan yang telah memeriksa serta memutus perkara tersebut.
"Kami dari advokat mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada majelis hakim. Ini bukti bahwa keadilan itu masih ada di PN Medan," tuturnya.
Putusan bebas terhadap Handriyatul Akhbar, Rino Tasri, dan Bambang Ahmadi Karo-Karo menjadi perkembangan penting dalam perkara dugaan korupsi dana BOS senilai Rp268,2 juta.
Majelis hakim menegaskan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketiga guru tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan penuntut umum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-RSD)

Komentar