ISNU Sumatera Utara bersama Transitive Learning Society (TALAS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga dalam Hukum Nasional” di Hotel Madani, Medan, Sabtu (7/11/2026).

GIMIC.ID, MEDAN – Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sumatera Utara berkolaborasi dengan Transitive Learning Society (TALAS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga dalam Hukum Nasional” di Hotel Madani, Kota Medan, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), sekaligus merumuskan langkah konkret agar regulasi tersebut benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT).

FGD ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memastikan bahwa kehadiran regulasi perlindungan PRT tidak hanya menjadi pengakuan normatif dalam sistem hukum nasional, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap kondisi dan kesejahteraan pekerja rumah tangga.

Selama ini, pekerjaan rumah tangga kerap dipandang sebagai aktivitas domestik yang berada di luar perhatian sistem ketenagakerjaan formal. Padahal, pekerjaan tersebut memiliki tanggung jawab, beban kerja, risiko keselamatan, serta kontribusi ekonomi dan sosial yang tidak dapat diabaikan.

Karena itu, pengakuan terhadap PRT sebagai pekerja yang memiliki hak, kewajiban, dan martabat hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan dalam hubungan kerja.

Kegiatan hasil kolaborasi ISNU Sumatera Utara dan TALAS yang didirikan Prof. Dr. H. Ansari Yamamah, MA selaku Founder TALAS tersebut menghadirkan dua narasumber utama.

Keduanya yakni Prof. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum., selaku Ketua Pengurus Wilayah ISNU Sumatera Utara, serta Assoc. Prof. Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum., anggota Komisi Kajian Ketenagakerjaan MPR RI sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).

Diskusi dipandu Dr. Muhammad Ridwan Harahap, dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU), sebagai moderator.

Pengupahan dan Kepastian Hubungan Kerja Jadi Sorotan

Salah satu isu utama yang menjadi pembahasan dalam FGD adalah persoalan standardisasi upah pekerja rumah tangga.

Selama ini, penentuan upah PRT umumnya didasarkan pada kesepakatan individual antara pekerja dan pemberi kerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi tawar, terutama bagi pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan dan memiliki keterbatasan pilihan pekerjaan.

Persoalan ini semakin penting ketika dikaitkan dengan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2026 yang mengakui hak PRT untuk memperoleh upah sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja.

Meski pengakuan tersebut merupakan kemajuan dalam perlindungan hukum, diperlukan parameter pengupahan yang lebih jelas agar kesepakatan tidak justru merugikan pekerja.

Penentuan upah idealnya mempertimbangkan beban pekerjaan, durasi kerja, kompetensi, tanggung jawab, serta kondisi sosial dan ekonomi daerah. Pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana juga diperlukan untuk menghadirkan standar perlindungan yang memberikan kepastian bagi pekerja maupun pemberi kerja.

Selain pengupahan, kepastian hubungan kerja melalui perjanjian tertulis yang jelas juga menjadi perhatian penting.

Dalam praktik masyarakat, hubungan antara PRT dan pemberi kerja sering kali dibangun atas dasar kedekatan personal atau hubungan kekeluargaan. Namun, pendekatan kekeluargaan tidak boleh menghilangkan kedudukan PRT sebagai pekerja yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum.

Perjanjian kerja perlu mengatur secara transparan jenis pekerjaan, besaran upah, waktu kerja, waktu istirahat, hak cuti, serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki kepastian dan terhindar dari potensi perselisihan.

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

FGD juga menyoroti pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja rumah tangga.

Pekerjaan seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci, merawat anak, hingga mendampingi lanjut usia memiliki berbagai risiko kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, serta tekanan fisik dan psikologis.

Terlebih, aktivitas pekerjaan berlangsung di lingkungan privat sehingga pengawasan terhadap kondisi tempat kerja sering kali menghadapi kendala.

Karena itu, perlindungan PRT harus mencakup jaminan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, diskriminasi, eksploitasi, dan berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi.

Aspek kesejahteraan juga menjadi perhatian, terutama menyangkut akses terhadap jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, hak istirahat, cuti, tunjangan hari raya keagamaan, serta kelayakan makanan dan akomodasi bagi PRT yang tinggal bersama pemberi kerja.

Hak-hak tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk kemurahan hati pemberi kerja, melainkan bagian dari pemenuhan hak pekerja yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan.

Tantangan implementasinya adalah bagaimana membangun mekanisme yang memungkinkan seluruh hak tersebut dapat diakses secara nyata, termasuk memperjelas tanggung jawab para pihak dalam pemenuhan kewajiban jaminan sosial.

Pengawasan Perekrutan hingga Penempatan PRT

Persoalan lain yang turut dibahas adalah tata kelola perekrutan dan penempatan PRT melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT).

Pengaturan terhadap proses perekrutan dan penempatan harus mampu mencegah praktik percaloan, pemotongan upah secara tidak wajar, penahanan dokumen pribadi, perdagangan orang, serta berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja.

Pengawasan terhadap perusahaan penempatan juga perlu diperkuat melalui mekanisme perizinan, pembinaan, dan evaluasi yang efektif.

Dengan demikian, perlindungan terhadap PRT harus dimulai sejak proses perekrutan, penempatan, pelaksanaan pekerjaan, hingga berakhirnya hubungan kerja.

Dari sisi penegakan hukum, ketersediaan mekanisme pengaduan, pendampingan, dan penyelesaian perselisihan yang mudah diakses juga menjadi kebutuhan mendesak.

Karakteristik pekerjaan yang berlangsung di lingkungan domestik sering kali menyebabkan pelanggaran hak sulit diketahui dan dibuktikan. PRT yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau tidak memperoleh haknya harus mendapatkan akses terhadap perlindungan dan keadilan tanpa terhambat persoalan administratif maupun ketimpangan sosial dan ekonomi.

Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, serta organisasi bantuan hukum untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga berjalan efektif.

Kolaborasi Lintas Sektor Kawal Implementasi UU PPRT

Kehadiran unsur akademisi, legislatif, yudikatif, dan aparat penegak hukum dalam forum tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan pekerja rumah tangga merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan keterlibatan berbagai institusi.

Penguatan regulasi tidak akan cukup apabila tidak disertai kesiapan kelembagaan, pengawasan, sosialisasi, serta penegakan hukum yang konsisten.

Dalam konteks tersebut, implementasi UU Nomor 2 Tahun 2026 membutuhkan komitmen bersama agar perlindungan yang telah dirumuskan dalam norma hukum dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan konkret.

ISNU Sumatera Utara sebagai organisasi sarjana memiliki peran strategis dalam mendorong kajian kritis, membangun kesadaran masyarakat, serta menyampaikan gagasan yang berorientasi pada keadilan sosial.

Kolaborasi dengan TALAS juga menjadi upaya memperluas ruang pertukaran pengetahuan dan mempertemukan berbagai perspektif dalam merespons persoalan ketenagakerjaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga memiliki landasan kuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara Pasal 28D ayat (2) menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dengan demikian, pekerja rumah tangga tidak boleh ditempatkan sebagai kelompok pekerja yang memperoleh perlindungan lebih rendah hanya karena pekerjaan mereka berlangsung di lingkungan rumah tangga perseorangan.

Melalui FGD ini, ISNU Sumatera Utara bersama TALAS mendorong agar implementasi UU Nomor 2 Tahun 2026 tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal regulasi, tetapi benar-benar menghadirkan perlindungan substantif bagi pekerja rumah tangga.

Sejumlah agenda penting yang perlu terus dikawal meliputi standardisasi upah yang layak, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, kepastian hubungan kerja, akses jaminan sosial, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah undang-undang tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis, tetapi dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menghadirkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Pekerja rumah tangga bukan sekadar bagian dari aktivitas domestik, melainkan manusia dan pekerja yang memiliki hak atas perlindungan, penghormatan terhadap martabat, keselamatan, serta kesejahteraan.

Melalui kolaborasi akademisi, pembentuk kebijakan, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil, diharapkan implementasi UU PPRT mampu menjadi langkah penting dalam membangun sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional yang lebih inklusif, manusiawi, dan berkeadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)