Menteri PU Dody Hanggodo didampingi Kepala BBWS Sumatera II Medan meninjau lokasi normalisasi sungai dan pembangunan tanggul darurat di Tapanuli Tengah.

GIMIC.ID, TAPANULI TENGAH – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah kawasan terdampak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan darurat dan upaya pemulihan berjalan cepat, tepat, dan terintegrasi.

Dalam peninjauan itu, Menteri Dody didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi. Ia memastikan berbagai pekerjaan pengendalian banjir dan penguatan infrastruktur sumber daya air terus dikebut guna meminimalkan risiko bencana berulang.

Menteri Dody menjelaskan bahwa pekerjaan normalisasi Sungai Hutanabolon saat ini telah berjalan. Hingga kini, tanggul darurat sepanjang 1 kilometer telah terbangun dari total target 9 kilometer. Pekerjaan tersebut difokuskan untuk memperkuat tebing sungai sekaligus meminimalkan risiko luapan air saat curah hujan tinggi.

“Langkah ini penting untuk memberikan perlindungan jangka pendek sekaligus menjadi bagian dari solusi jangka panjang bagi masyarakat yang bermukim di sekitar daerah aliran sungai,” ujar Dody.

Selain di Sungai Hutanabolon, penanganan darurat juga telah dilakukan di Sungai Aek Sigala-gala. Namun demikian, Kementerian PU menilai diperlukan langkah lanjutan berupa percepatan pembangunan dam sebagai upaya pengendalian aliran dan pengurangan potensi banjir di masa mendatang.

Menteri Dody menegaskan pentingnya percepatan pembangunan sabo dam agar material sedimen seperti pasir, kayu, dan batu dapat tertahan di bagian hulu, sementara aliran air tetap terkendali. Pada tahap awal tahun 2026, Kementerian PU akan membangun empat sabo dam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Tukka dengan kapasitas tampung total sekitar 205.000 meter kubik.

“Infrastruktur ini dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian sedimen yang berkelanjutan, sehingga risiko banjir dan kerusakan infrastruktur di hilir dapat ditekan,” jelasnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko banjir berulang serta memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat yang bermukim di sekitar daerah aliran sungai. Kementerian PU juga berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan pascabencana guna memastikan keselamatan warga dan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air.

Pemerintah menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera terwujud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2)