Suku Bunga BI Naik Jadi 6 Persen, Himperra Sumut Sebut Sektor Properti Tertekan

Ketua Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman (Himperra) Sumatera Utara, Fadly Akbar Darus, menyoroti dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) terhadap sektor properti dan perumahan.

GIMIC.ID, MEDAN – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen dinilai memberikan tekanan terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama sektor properti dan perumahan. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin melemahkan daya beli masyarakat sekaligus memperlambat transaksi penjualan rumah.

Ketua Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman (Himperra) Sumatera Utara, Fadly Akbar Darus, mengatakan kenaikan suku bunga acuan BI berpotensi memberikan dampak berantai terhadap dunia usaha, khususnya industri perumahan yang selama ini memiliki ketergantungan cukup besar terhadap pembiayaan perbankan.

Menurut Fadly, kenaikan suku bunga dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membeli rumah. Konsumen yang sebelumnya telah memiliki rencana pembelian, bahkan sudah memasuki tahapan kesepakatan, berpotensi menunda transaksi karena meningkatnya beban pembiayaan.

"Kebijakan kenaikan suku bunga BI tentu berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, terutama di sektor perumahan. Tingginya suku bunga menyebabkan konsumen yang tadinya mau membeli perumahan akhirnya menunda disebabkan adanya kenaikan tersebut," ujar Fadly Akbar Darus kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai kondisi tersebut tentu tidak menggembirakan bagi pelaku usaha properti. Pasalnya, perlambatan transaksi penjualan dapat memengaruhi arus kas perusahaan, sementara pengembang tetap harus memenuhi berbagai kewajiban operasional dan pembiayaan kepada perbankan.

Lebih lanjut, pengusaha muda tersebut menjelaskan bahwa dampak kenaikan suku bunga tidak hanya dirasakan sektor properti, tetapi juga berpotensi menekan sektor usaha lainnya. Namun, industri perumahan menjadi salah satu sektor yang cukup rentan karena sebagian besar kegiatan bisnisnya didukung pembiayaan dari lembaga perbankan.

Menurutnya, hubungan kerja sama antara perbankan dan asosiasi pengembang perumahan selama ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan industri properti. Karena itu, perubahan suku bunga pinjaman dapat memberikan pengaruh langsung terhadap biaya usaha para pengembang.

"Kemitraan antara perbankan dan asosiasi perumahan sangat penting karena banyak pelaku usaha properti yang ditopang pembiayaan perbankan. Dengan adanya kenaikan suku bunga BI, hal ini berpotensi berimbas pada naiknya suku bunga pinjaman. Namun, di sisi lain, daya beli masyarakat justru menurun," jelasnya.

Fadly mengungkapkan, kondisi yang cukup mengkhawatirkan adalah ketika calon konsumen yang sebelumnya telah menyepakati pembelian rumah justru memilih menunda proses akad akibat perubahan perhitungan pembiayaan.

Situasi tersebut membuat pengembang menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, penjualan mengalami perlambatan akibat melemahnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban membayar pinjaman dan memenuhi biaya operasional perusahaan.

Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kenaikan suku bunga terhadap dunia usaha, khususnya sektor perumahan.

Melihat kondisi perekonomian saat ini, Fadly menyebut banyak pelaku usaha properti mulai mengambil sikap wait and see atau menunggu hingga kondisi pasar kembali stabil.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan bisnis, terutama di tengah meningkatnya biaya pembiayaan dan ketidakpastian daya beli masyarakat.

Tidak sedikit pengembang yang memilih menunda rencana ekspansi usaha karena harus mempertimbangkan besarnya biaya yang dibutuhkan serta prospek penjualan ke depan.

"Untuk saat ini banyak di antara pengusaha berada dalam posisi menunggu atau menunda ekspansi usaha karena kondisi makroekonomi yang belum stabil. Kita berharap pemerintah dan BI dapat memberikan stimulus fiskal sehingga usaha kita tetap dapat berjalan di tengah kondisi ekonomi saat ini," ungkapnya.

Fadly menegaskan, keberlangsungan sektor properti membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, akses pembiayaan, dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, stimulus yang tepat dari pemerintah, disertai kebijakan pembiayaan yang mendukung sektor perumahan, diharapkan dapat membantu pengembang mempertahankan aktivitas usaha sekaligus menjaga keberlanjutan transaksi penjualan rumah.

Ia berharap pemerintah dan Bank Indonesia dapat memperhatikan kondisi sektor properti agar kenaikan biaya pembiayaan tidak semakin memperberat pelaku usaha maupun masyarakat yang membutuhkan hunian.

Dengan demikian, industri perumahan di Sumatera Utara diharapkan tetap mampu bergerak, menjaga keberlangsungan usaha pengembang, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kebutuhan hunian masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)

Komentar

Loading...