Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKB, Lailatul Badri, saat menggelar Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Medan bersama masyarakat di Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur. 

GIMIC.ID, MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lailatul Badri, menyerap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2022–2042, Sabtu (7/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari banjir, kerusakan infrastruktur jalan dan drainase, lampu penerangan jalan umum (PJU), hingga ketidakakuratan data penerima bantuan sosial (bansos).

Sosialisasi dilaksanakan dalam dua sesi. Kegiatan pertama berlangsung pukul 13.00 WIB di Jalan Alfalah I, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur. Selanjutnya, sesi kedua digelar pukul 15.00 WIB di Jalan Alfalah VI, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur.

Dalam sambutannya, Lailatul Badri menegaskan bahwa sosialisasi peraturan daerah tidak sekadar menjadi sarana penyampaian regulasi, tetapi juga merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengungkapkan persoalan lingkungan, sekaligus mencari solusi bersama.

Ia mengajak masyarakat memahami Perda RTRW, khususnya mengenai pemanfaatan lahan dan ketentuan pembangunan di Kota Medan. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan tata ruang sangat penting agar pembangunan berjalan sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun dampak lingkungan.

Lailatul juga mengingatkan masih adanya bangunan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Karena itu, masyarakat diharapkan memperhatikan aturan yang berlaku sebelum mendirikan bangunan.

Soroti Infrastruktur dan Persoalan Banjir

Selain tata ruang, persoalan infrastruktur lingkungan turut menjadi perhatian Lailatul. Ia meminta masyarakat aktif melaporkan kondisi jalan rusak, drainase tersumbat, serta lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi.

"Kalau masih ada parit dan jalan yang kondisinya belum sesuai, silakan disampaikan. Nanti bisa kita koordinasikan dengan pihak terkait agar segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Ia menyarankan masyarakat menyampaikan laporan melalui kepala lingkungan maupun grup komunikasi warga sehingga keluhan tersebut dapat diteruskan kepada pihak kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam kesempatan itu, Lailatul turut menyoroti persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Medan.

Menurutnya, penanganan banjir, khususnya di kawasan Medan Utara, harus menjadi perhatian serius. Pasalnya, sejumlah wilayah masih mengalami dampak banjir yang cukup parah hingga air masuk ke rumah-rumah warga.

Ia menilai penanganan persoalan perkotaan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, tingkat urgensi, serta kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, Lailatul mengajak masyarakat untuk tetap peduli terhadap warga di wilayah lain yang sedang menghadapi bencana. Di sisi lain, persoalan infrastruktur di lingkungan masing-masing juga harus terus disampaikan agar mendapatkan perhatian dan penanganan pemerintah.

Minta Data Desil Bansos Diperbarui

Persoalan ketepatan data penerima bantuan sosial juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam dialog bersama masyarakat.

Lailatul mengungkapkan masih menerima keluhan warga yang merasa kondisi ekonomi keluarganya tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ketidaksesuaian data tersebut dinilai dapat berdampak terhadap akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Untuk itu, ia meminta warga yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya agar mengajukan pembaruan melalui kepala lingkungan dan pihak kelurahan.

"Kalau memang kondisi ekonomi masyarakat tidak sesuai dengan data desil yang tercatat, silakan minta dilakukan pendataan ulang. Jangan hanya bertahan pada data lama jika kenyataannya sudah berubah," tegasnya.

Ia juga meminta kepala lingkungan dan lurah lebih proaktif membantu masyarakat, khususnya warga lanjut usia serta masyarakat yang mengalami kesulitan memahami prosedur pembaruan data.

Menurutnya, pendataan ulang sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah warga agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat diketahui secara lebih akurat.

Dalam dialog tersebut turut dijelaskan bahwa perubahan data desil harus melalui sejumlah tahapan verifikasi. Data dari tingkat lingkungan dan kelurahan selanjutnya diteruskan melalui kecamatan dan Dinas Sosial untuk diproses bersama Badan Pusat Statistik (BPS) hingga pemerintah pusat.

Karena itu, masyarakat diminta memahami bahwa pembaruan data tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pastikan Masyarakat Mendapatkan Layanan Kesehatan

Tidak hanya persoalan bansos dan infrastruktur, Lailatul juga memberikan penjelasan mengenai hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) Kota Medan.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia, terutama ketika membutuhkan pelayanan medis.

Bagi warga yang masih dapat menjalani pemeriksaan biasa, pelayanan dapat dimulai dari puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sementara itu, apabila pasien mengalami kondisi kegawatdaruratan, masyarakat dapat langsung mendatangi instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit sesuai ketentuan pelayanan yang berlaku.

Lailatul juga mengingatkan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan.

Ia meminta warga tidak takut menyampaikan pengaduan apabila mengalami kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan. Menurutnya, program jaminan kesehatan harus benar-benar memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Warga Sampaikan Berbagai Keluhan

Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif melalui dialog dan sesi tanya jawab. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari perubahan data desil bantuan sosial, kondisi ekonomi keluarga, hingga persoalan administrasi rumah sewa dan penggunaan listrik.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Lailatul menegaskan bahwa penyelesaian persoalan masyarakat membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh pihak, mulai dari masyarakat, kepala lingkungan, kelurahan, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah terkait.

Ia berharap setiap keluhan yang disampaikan tidak berhenti sebatas menjadi catatan dalam kegiatan sosialisasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan.

Melalui sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 ini, Lailatul berharap masyarakat semakin memahami aturan tata ruang sekaligus berani berpartisipasi aktif dalam mengawal pembangunan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Kota Medan yang lebih tertata, nyaman, aman, serta mampu memberikan pelayanan yang merata dan berpihak pada kebutuhan warga.

Dengan demikian, sosialisasi perda tidak hanya menjadi agenda penyampaian aturan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam memperjuangkan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)