Ketua DPW FABEM Sumatera Utara, Rinno Hadinata, menyampaikan dorongan kepada pemerintah agar segera merealisasikan pembangunan penjara khusus koruptor sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

GIMIC.ID, MEDAN – Program asta cita pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum sepenuhnya terealisasi. Salah satu poin yang masih menjadi sorotan adalah rencana pembangunan penjara khusus bagi pelaku korupsi yang hingga kini masih sebatas wacana.

Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Sumatera Utara pun mendorong pemerintah agar segera merealisasikan program tersebut, khususnya melalui dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Ketua DPW FABEM Sumut, Rinno Hadinata, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas pemasyarakatan khusus koruptor.

“Menteri Purbaya harus segera menyiapkan anggaran untuk pembangunan penjara khusus koruptor ini, agar asta cita pemberantasan korupsi Presiden Prabowo dapat berjalan optimal,” ujarnya di Livory Coffee, Jalan Sei Serayu, Medan, Jumat (3/4/2026).

Menurut Rinno, upaya pemberantasan korupsi saat ini sebenarnya telah berjalan melalui lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga ke tingkat daerah. Namun, ia menilai perlu adanya langkah konkret lanjutan berupa pembangunan penjara khusus untuk memberikan efek jera.

Ia juga menyinggung bahwa rencana pembangunan tersebut telah disampaikan Presiden dalam rapat kabinet pada April 2025, namun hingga kini belum terealisasi karena kendala anggaran.

“Dokumen perencanaan pembangunan penjara khusus koruptor informasinya sudah ada di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan mengalokasikan anggarannya,” jelasnya.

Rinno menambahkan, maraknya praktik korupsi di berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga kementerian, berpotensi mengganggu stabilitas negara dari dalam.

“Korupsi ini bisa merusak sistem dari bawah sampai ke atas. Karena itu, perlu langkah tegas dan sistematis, termasuk penyediaan fasilitas khusus bagi pelaku korupsi,” tegasnya.

Ia juga mendorong sinergi antara Menteri Keuangan dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Adrianto, untuk mempercepat realisasi program tersebut.

“Kita yakin Menteri Keuangan memiliki komitmen antikorupsi. Tahun ini kita dorong agar pembangunan penjara khusus koruptor bisa segera terlaksana,” katanya.

Terkait lokasi pembangunan, Rinno menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pembangunan di kawasan seperti Nusakambangan atau wilayah lain di Indonesia.

“Di mana pun lokasinya, baik di Nusakambangan atau pulau lainnya, kami siap mendukung selama itu untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-RSD)