OJK, LPS, dan BPS Gelar SNLIK 2026, Sampel Naik Jadi 75 Ribu Responden
Friderica Widyasari Dewi bersama Anggito Abimanyu dan Amalia Adininggar memantau pelaksanaan SNLIK 2026 di Bekasi.
GIMIC.ID, BEKASI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Survei ini menjadi fondasi utama penyusunan program literasi dan inklusi keuangan demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pemantauan pelaksanaan survei dilakukan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang juga Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Friderica menyebut, terdapat hal berbeda dalam pelaksanaan SNLIK tahun ini karena untuk pertama kalinya melibatkan LPS sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
“Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS. Jadi ini merupakan sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS,” kata Friderica.
Ia menegaskan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan berkorelasi kuat dengan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan,” ujarnya.
Selain kolaborasi kelembagaan, SNLIK 2026 juga menghadirkan pembaruan penting berupa penyajian indeks hingga tingkat provinsi. Dengan demikian, setiap daerah dapat mengetahui posisinya serta merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan perluasan cakupan responden akan membuat hasil survei jauh lebih tajam.
“Tahun lalu 10 ribu, sekarang menjadi 75 ribu responden. Dengan begitu kita bisa memperluas basis analisis sampai tingkat provinsi,” kata Anggito.
Ia menambahkan, LPS siap terus mendukung survei ini agar kebijakan yang diambil pemerintah semakin tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia mengapresiasi kolaborasi yang semakin kuat antar lembaga.
“Dengan sampel 75 ribu, kita dapat menghasilkan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi di 38 provinsi,” ucap Amalia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)

Komentar