1. Beranda
  2. Hukum
  3. Pemerintahan

Polemik Kios Pasar Petisah Memanas, Pedagang Mengaku Diminta Hapus Pemberitaan

Oleh ,

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu, memberikan tanggapan terkait dugaan permintaan penghapusan pemberitaan kasus jual beli kios di Pasar Petisah, Medan. 

GIMIC.ID, MEDAN – Polemik dugaan praktik jual beli kios di Pasar Petisah, Kota Medan, semakin memanas. Setelah keluarga Jusuf Aritonang mengaku menyerahkan uang sebesar Rp13,7 juta kepada oknum pegawai Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan untuk mendapatkan kios, kini muncul dugaan adanya tekanan terhadap pihak keluarga agar menghapus pemberitaan yang telah dipublikasikan sejumlah media.

Perwakilan keluarga, Ayu Simaremare, mengaku dipanggil ke kantor PUD Pasar Medan dan diminta meminta maaf sekaligus menghapus berita mengenai dugaan transaksi kios yang menyeret nama dua oknum pegawai berinisial MD dan JHR.

Ayu mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan oleh seorang pria bermarga Simarmata yang mengaku sebagai pegawai PUD Pasar Medan. Dalam pertemuan itu, ia diminta bertanggung jawab atas pemberitaan yang mengangkat persoalan dugaan transaksi kios tersebut.

Namun, Ayu mengaku menolak permintaan itu karena merasa apa yang disampaikan kepada media berdasarkan pengalaman yang dialaminya bersama keluarga.

Ia menegaskan, keluarganya memang pernah ditawari kios oleh dua orang yang disebut sebagai pegawai PUD Pasar Medan, yakni Makmur Dalimunte dan Zein Husni Rangkuti. Bahkan, pihak keluarga mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp13.700.000 pada 16 Oktober 2026 sebagai tanda jadi, disertai kuitansi pembayaran.

"Tadi pagi saya disuruh datang menemui pegawai PUD Pasar. Saya diminta meminta maaf dan menghapus berita-berita terkait jual beli kios. Tetapi saya menolak karena memang benar kami ditawari kios oleh oknum pegawai bernama Makmur Dalimunte dan Zein Husni Rangkuti. Kami juga benar telah menyerahkan uang Rp13.700.000 pada 16 Oktober 2026 sebagai tanda jadi, dan kuitansinya masih ada pada saya. Jadi, apa yang harus saya minta maafkan?" ungkap Ayu.

Ia juga membantah memiliki hubungan atau kepentingan dengan wartawan yang memublikasikan persoalan tersebut.

Menurutnya, langkah menghubungi media dilakukan karena keluarga merasa dipermainkan setelah kios yang dijanjikan tidak kunjung diberikan, meskipun uang telah diserahkan.

"Saya tidak kenal wartawan yang menaikkan berita. Karena merasa ditipu dan dipermainkan, saya meminta wartawan mengonfirmasi persoalan ini. Saya hanya ingin mendapatkan kejelasan atas hak kami," ujarnya.

Ayu mengungkapkan, hingga kini keluarganya belum menerima dokumen resmi dari PUD Pasar Medan yang memastikan pemberian kios tersebut. Padahal, sebelumnya mereka dijanjikan kios sudah dapat digunakan pada awal Desember 2026.

Ia juga mengaku, dalam pertemuan tersebut, seorang pegawai bermarga Simarmata sempat menyampaikan pernyataan agar wartawan yang memberitakan persoalan itu diminta mengurus kios untuk keluarganya.

Pernyataan tersebut dinilai tidak relevan karena wartawan tidak memiliki kepentingan dalam transaksi maupun proses pemberian kios. Pemberitaan dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan narasumber dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

SMSI Medan: Keberatan Berita Gunakan Hak Jawab, Bukan Tekanan

Menanggapi pengakuan Ayu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu, menyayangkan adanya dugaan permintaan penghapusan berita terhadap pihak yang mengaku mengalami persoalan transaksi kios.

Irwan menilai, apabila benar terdapat pegawai PUD Pasar Medan yang meminta pedagang menghapus pemberitaan sekaligus mengaitkan wartawan dengan kepentingan pengurusan kios, tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk intervensi terhadap independensi pers.

Ia menegaskan, wartawan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam persoalan antara keluarga Jusuf Aritonang dengan oknum pegawai PUD Pasar Medan.

Menurutnya, kerja jurnalistik dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, kemudian melalui proses konfirmasi kepada pihak terkait sebelum berita dipublikasikan.

"Wartawan bekerja berdasarkan informasi awal yang diterima dari narasumber, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum berita dipublikasikan. Kalau ada pihak yang keberatan atau merasa pemberitaan tidak benar, silakan gunakan hak jawab atau menyampaikan klarifikasi. Bukan justru meminta pedagang menghapus berita," tegas Irwan.

Irwan mengingatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Karena itu, setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan seharusnya menempuh mekanisme yang telah diatur, seperti memberikan klarifikasi, menggunakan hak jawab, atau menyampaikan hak koreksi.

Menurutnya, pemberitaan tidak semestinya dihapus hanya karena adanya tekanan atau permintaan sepihak. Independensi pers harus tetap dihormati dalam setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Pj Sekda Medan Janji Periksa Dugaan Keterlibatan Oknum PUD Pasar

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, telah menyatakan akan memanggil pihak terkait dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan internal terhadap dugaan keterlibatan oknum pegawai PUD Pasar Medan dalam transaksi kios yang meminta pembayaran langsung kepada pedagang.

Erfin menegaskan, apabila benar terdapat uang transaksi yang disetorkan kepada pegawai secara pribadi dan bukan melalui rekening resmi perusahaan, hal tersebut berpotensi merugikan PUD Pasar Medan sebagai perusahaan milik Pemerintah Kota Medan.

Ia juga menyatakan akan memanggil Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, untuk meminta penjelasan mengenai dugaan keterlibatan bawahannya yang disebut berinisial MD dan JHR.

"Kita pastikan akan dipanggil dan meminta dilakukan pengecekan serta pemeriksaan internal," kata Erfin kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Erfin turut mengimbau pedagang lain yang merasa mengalami kejadian serupa agar segera melaporkannya kepada Pemerintah Kota Medan sehingga dapat ditindaklanjuti.

Dirut PUD Pasar Tegaskan Pembayaran Harus Melalui Rekening Resmi

Sementara itu, Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada mekanisme jual beli kios melalui rekening pribadi pegawai.

Menurut Anggia, proses pemberian kios harus diawali dengan permohonan kepada direksi untuk selanjutnya diproses secara administratif.

Setelah proses tersebut, calon pengguna kios akan menerima surat permintaan pembayaran. Pembayaran wajib disetorkan ke kas perusahaan melalui rekening resmi PUD Pasar Medan.

Pernyataan tersebut menjadi penting untuk memperjelas dugaan transaksi yang dialami keluarga Jusuf Aritonang, termasuk memastikan status uang Rp13,7 juta yang menurut Ayu telah diserahkan kepada pihak yang menawarkan kios.

Hingga persoalan ini mencuat, sejumlah hal masih perlu mendapat penjelasan, mulai dari status pembayaran, kepastian pemberian kios, dugaan keterlibatan oknum pegawai, hingga pengakuan adanya permintaan penghapusan pemberitaan.

Publik kini menantikan langkah konkret Pemerintah Kota Medan, Inspektorat, serta manajemen PUD Pasar Medan untuk mengusut persoalan tersebut secara transparan.

Selain memastikan dugaan penyimpangan pengelolaan kios ditindaklanjuti, perlindungan terhadap pedagang dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers juga menjadi hal penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi preseden buruk bagi pelayanan publik dan kebebasan jurnalistik di Kota Medan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)

Baca Juga