1. Beranda
  2. Nasional
  3. Organisasi
  4. Pendidikan

PW IPNU Sumut Soroti Dugaan Penyanderaan SK Jelang Kongres XXI, Minta SIREKAN Dievaluasi

Oleh ,

GIMIC.ID, MEDAN – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Sumatera Utara menegaskan bahwa Kongres IPNU XXI yang dijadwalkan berlangsung pada 26–30 November 2026 di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kendal, Jawa Tengah, harus menjadi momentum regenerasi ide, gagasan, dan kepemimpinan organisasi, bukan justru dijadikan ajang perebutan kekuasaan politik.

PW IPNU Sumut mengingatkan bahwa kongres sebagai forum tertinggi organisasi pelajar Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh hanya dimaknai sebagai agenda pergantian Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU. Lebih dari itu, kongres harus menjadi ruang strategis untuk menentukan arah perjuangan organisasi dalam menghadapi tantangan kaderisasi, pendidikan, serta dinamika generasi muda yang semakin kompleks.

Namun, menjelang pelaksanaan Kongres XXI, PW IPNU Sumut menyoroti munculnya dinamika yang dinilai tidak sehat. Persaingan antarkandidat ketua umum yang semestinya berlangsung melalui adu gagasan dan visi kepemimpinan justru diwarnai dugaan praktik penyanderaan Surat Keputusan (SK) penetapan legalitas Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Wilayah (PW).

Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan pemanfaatan kewenangan oleh oknum tertentu yang memiliki akses sebagai operator aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Kaderisasi (SIREKAN).

Wakil Ketua PW IPNU Sumut, Rekan Imron Halomoan Siregar, menyayangkan dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Menurutnya, mekanisme administrasi organisasi tidak seharusnya dijadikan instrumen untuk kepentingan politik maupun mengondisikan dukungan menjelang kongres.

"Kami sangat menyayangkan sikap dan perilaku oknum pengurus IPNU Pusat yang berbuat sewenang-wenang dalam menyetujui usulan surat penetapan dari cabang ataupun wilayah. SIREKAN itu dibuat untuk mempermudah administrasi, bukan untuk dijadikan alat sandera politik untuk mengunci dukungan di kongres," ungkap Imron dalam keterangannya di Medan.

Ia menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi, praktik demikian dapat mencederai nilai-nilai demokrasi dan semangat persaudaraan yang selama ini menjadi landasan perjuangan IPNU.

Menurut Imron, kontestasi pemilihan ketua umum seharusnya menjadi ajang bagi setiap kandidat untuk menunjukkan kapasitas intelektual, kematangan organisasi, integritas, serta kemampuan menawarkan solusi atas berbagai persoalan kader.

Menjadi calon ketua umum, lanjutnya, tidak cukup hanya mengandalkan dukungan finansial, jaringan politik, maupun kekuatan kelompok tertentu. Seorang pemimpin harus memiliki visi dan gagasan yang mampu menjawab kebutuhan kader dari tingkat akar rumput hingga pusat.

"IPNU membutuhkan pemimpin yang memahami kebutuhan kader dari tingkat Ranting hingga Pusat. Gagasan tentang penguatan kaderisasi, pendidikan, penguatan organisasi, dan keberpihakan terhadap persoalan pelajar harus menjadi visi utama, bukan adu kekuatan modal," tegasnya.

Tolak Politik Transaksional dalam Kongres XXI

PW IPNU Sumut juga menegaskan tidak ingin terjebak dalam praktik politik transaksional dalam menentukan sikap pada Kongres XXI mendatang.

Menurut Imron, kualitas seorang calon pemimpin harus diukur berdasarkan kapasitas intelektual, moralitas, integritas, serta kejelasan arah perjuangan organisasi. Dukungan dari kelompok tertentu maupun kekuatan modal tidak boleh menjadi ukuran utama dalam menentukan pemimpin IPNU.

"Kita harus melihat intelektualitas dan moralitas calon. Bukan hanya melihat siapa yang memiliki naga kuat di belakangnya. IPNU membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir, gagasan yang jelas, serta integritas moral dalam menjalankan amanah organisasi," pungkas Imron.

Lebih lanjut, PW IPNU Sumut meminta Steering Committee (SC) Kongres XXI bersama Pimpinan Pusat IPNU segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aplikasi SIREKAN.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh proses administrasi, khususnya penerbitan dan penetapan legalitas kepengurusan cabang maupun wilayah, berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan organisasi.

PW IPNU Sumut berharap tidak ada pihak yang menggunakan kewenangan organisasi untuk kepentingan politik praktis dalam kontestasi kongres.

Dengan demikian, Kongres IPNU XXI di Kendal diharapkan benar-benar menjadi ruang demokrasi yang sehat, mengedepankan kompetisi gagasan, serta melahirkan pemimpin yang mampu mengayomi dan melayani kader.

Bagi PW IPNU Sumut, masa depan organisasi tidak boleh ditentukan oleh kekuatan modal maupun manuver politik, melainkan oleh kualitas gagasan, integritas, dan komitmen dalam membangun kaderisasi IPNU secara berkelanjutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)

Baca Juga