GP Al Washliyah Dukung DPR-Polri Percepat RUU Penyadapan, Siap Kawal hingga Disahkan
GIMIC.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi III DPR RI bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Organisasi kepemudaan tersebut menilai kehadiran regulasi khusus tentang penyadapan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, sekaligus memperkuat perlindungan hak konstitusional dan privasi masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PP GP Al Washliyah, H. Aminullah Siagian, Senin (16/11/2026), di Jakarta.
Pernyataan Aminullah merespons Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti, yang membahas substansi RUU Penyadapan.
Pembahasan regulasi tersebut menjadi perhatian publik di tengah sorotan terhadap dugaan praktik penyadapan ilegal, termasuk isu yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Aminullah, percepatan pembahasan RUU Penyadapan merupakan momentum penting untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Sebab, aktivitas penyadapan yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum maupun intelijen harus memiliki landasan hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami dari GP Al Washliyah mendukung penuh sinergi DPR RI dan Polri dalam merapikan regulasi ini. Aturan penyadapan tidak boleh abu-abu. Harus ada pembatasan yang jelas, mekanisme perizinan yang ketat, serta pengawasan lintas lembaga agar tidak menjadi alat yang disalahgunakan untuk kepentingan personal atau politik yang mencederai privasi warga negara," ujar Aminullah.
Secara khusus, Aminullah mengapresiasi enam poin langkah preventif yang diajukan Kabaintelkam Polri untuk mencegah penyimpangan dalam praktik penyadapan.
Sejumlah poin yang menjadi perhatian antara lain keharusan adanya perintah tertulis dari pimpinan, pembatasan waktu penyadapan maksimal satu bulan, penerapan sistem kompartementasi, serta pelaksanaan audit secara berkala.
Menurutnya, berbagai usulan tersebut merupakan langkah konkret dalam membangun sistem pengawasan dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kewenangan penyadapan di lingkungan Polri.
"Enam usulan dari Kabaintelkam itu sangat objektif dan profesional. Sistem kompartementasi, yang memisahkan antara pengusul, pemberi izin, dan pelaksana teknis, adalah kunci untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang. Kami mendukung penuh agar poin-poin akuntabilitas ini diakomodasi dan dikunci di dalam draf RUU yang akan disahkan," tegasnya.
Ia menilai pemisahan fungsi dan kewenangan tersebut penting agar pelaksanaan penyadapan tidak hanya bergantung pada keputusan satu pihak, tetapi melalui mekanisme yang memiliki pengawasan dan pertanggungjawaban jelas.
Dengan demikian, kewenangan penyadapan dapat dijalankan secara profesional tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak masyarakat.
Berdasarkan kajian dan analisis organisasi, GP Al Washliyah menyampaikan empat pilar utama yang menjadi landasan dukungan terhadap pembentukan Undang-Undang Penyadapan.
Pertama, memberikan kepastian hukum.
Kehadiran regulasi khusus diharapkan memberikan kepastian hukum bagi aparat dalam melaksanakan penyadapan, baik untuk kepentingan penegakan hukum maupun intelijen keamanan. Dengan aturan yang jelas, setiap tindakan penyadapan memiliki batasan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, memperkuat keamanan nasional.
RUU Penyadapan dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat keamanan nasional melalui upaya deteksi dini, peringatan dini, serta pencegahan terhadap berbagai potensi ancaman keamanan dalam negeri.
Ketiga, menjamin hak konstitusional warga negara.
GP Al Washliyah menegaskan bahwa kewenangan penyadapan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Praktiknya harus diatur secara jelas, terukur, terbatas, serta berada dalam pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, politik, maupun golongan.
Keempat, mendorong tata kelola intelijen yang akuntabel.
Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola intelijen melalui mekanisme perizinan, pencatatan, audit, pengawasan, hingga penerapan sanksi tegas apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Aminullah menegaskan, pembentukan UU Penyadapan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga keamanan nasional dan kewajiban melindungi hak-hak masyarakat.
"UU Penyadapan diharapkan menjadi instrumen hukum yang seimbang: memperkuat negara dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks, namun tetap menjaga ruang privasi dan kebebasan warga negara sebagai amanat konstitusi," tegas Aminullah Siagian.
Lebih lanjut, Aminullah berharap sinergi antara DPR RI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pembahasan RUU Penyadapan sehingga segera menghasilkan regulasi yang komprehensif.
Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan penyadapan, sekaligus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif.
Ia juga menegaskan bahwa GP Al Washliyah akan terus mengambil peran bersama masyarakat sipil untuk mengawal proses pembahasan RUU Penyadapan di DPR RI hingga disahkan menjadi undang-undang.
GP Al Washliyah berharap regulasi baru tersebut nantinya melahirkan standar operasional yang transparan, profesional, dan akuntabel bagi seluruh aparat penegak hukum.
"Harapan kami, melalui regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan negara semakin meningkat. Penegakan hukum harus berjalan profesional, objektif, dan berkeadilan tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)