Konflik Penarikan Kendaraan di Medan Memanas, Praktisi Hukum Tawarkan Solusi: Tagih Tegas, Tarik Sah
Praktisi hukum tengah menandatangani dokumen di ruang kerjanya. Ia menekankan pentingnya penegakan aturan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam penyelesaian konflik penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan di Kota Medan.
GIMIC.ID, MEDAN – Rentetan insiden penarikan kendaraan oleh penagih utang atau debt collector di sejumlah wilayah Kota Medan sepanjang 2026 menjadi perhatian serius. Perselisihan antara perusahaan pembiayaan dan debitur yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum justru kerap berujung pada ketegangan, dugaan intimidasi, hingga tindakan yang mengancam keamanan masyarakat.
Akademisi sekaligus advokat dari Kantor Hukum Hendri Manalu & Partners, Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H., menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang perusahaan pembiayaan maupun debitur. Kedua belah pihak harus sama-sama memahami dan menaati ketentuan hukum, khususnya terkait penagihan dan eksekusi jaminan fidusia.
“Prinsipnya sederhana: tagih dengan tegas, tarik dengan sah,” tegas Hendri di Medan, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, akar persoalan bukan semata-mata terletak pada adanya tunggakan pembayaran, melainkan juga pada praktik penagihan dan penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur hukum.
Hendri menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara sepanjang 2026. Salah satunya insiden pada 1 September 2026 di kawasan Medan Petisah. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok penagih diduga mengeluarkan benda menyerupai pistol yang belakangan diketahui merupakan air gun ketika hendak menarik sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring.
Peristiwa lainnya terjadi pada Agustus 2026 di Jalan Brigjen Katamso. Seorang ibu yang sedang membawa dua anak balitanya mengadukan penarikan mobil miliknya ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumatera Utara. Penarikan tersebut dipersoalkan karena kendaraan disebut telah diserahkan kepada perusahaan pembiayaan tanpa disertai berita acara.
Namun, Hendri mengingatkan bahwa pelanggaran hukum juga dapat dilakukan oleh debitur. Ia mencontohkan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Juli 2026, ketika seorang debitur dituntut satu tahun penjara karena diduga memindahtangankan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan nilai kerugian mencapai Rp466,9 juta.
Kasus lain terjadi di Tebing Tinggi, ketika pelaku penggelapan sebanyak 153 unit sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia dijatuhi hukuman empat tahun penjara.
“Debitur yang menjual kendaraan kredit hanya bermodal STNK juga melanggar hukum. Tidak adil kalau kita hanya menyalahkan satu pihak. Perusahaan pembiayaan harus mengikuti prosedur, sementara debitur juga wajib menghormati perjanjian pembiayaan yang telah disepakati,” ujarnya.
Dalam perspektif hukum, Hendri menjelaskan bahwa mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebenarnya telah memiliki landasan yang jelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
Dengan demikian, apabila terjadi perselisihan mengenai cidera janji atau debitur menolak menyerahkan kendaraan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme hukum melalui pengadilan.
Ketentuan tersebut menjadi penting agar perusahaan pembiayaan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan dalam mengambil kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.
Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juga mengatur larangan penagihan menggunakan ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang mempermalukan konsumen.
Ketentuan mengenai waktu penagihan juga harus dipatuhi, yakni pada hari Senin sampai Sabtu, di luar hari libur nasional, pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat, kecuali terdapat persetujuan atau pengaturan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Hendri turut menyoroti pengawasan OJK terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Ia menyebutkan, sepanjang 2024 hingga 2026, OJK telah menjatuhkan 63 sanksi administratif kepada 58 pelaku usaha jasa keuangan.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026. Menurut Hendri, ketentuan tersebut semakin mempertegas pentingnya tanggung jawab korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
Ia mengingatkan bahwa perusahaan tidak serta-merta dapat melepaskan tanggung jawab dengan menyebut tindakan kekerasan atau intimidasi dilakukan oleh oknum penagih.
“Yang dilihat sekarang adalah apakah perusahaan punya sistem pencegahan, atau justru membiarkan tindak pidana terjadi,” tegasnya.
Ia merujuk pada Pasal 48 KUHP Nasional yang mengatur kondisi-kondisi yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.
Karena itu, perusahaan pembiayaan perlu memastikan seluruh tenaga penagih, baik karyawan internal maupun pihak ketiga, bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), memiliki identitas resmi, serta memahami batas kewenangan dalam melakukan penagihan.
Untuk mengakhiri konflik yang berulang, Hendri menawarkan sejumlah langkah penyelesaian yang dapat diterapkan perusahaan pembiayaan.
Pertama, perusahaan harus mengedepankan komunikasi melalui surat peringatan, undangan musyawarah, dan proses klarifikasi sebelum mengambil langkah eksekusi. Apabila terdapat kesepakatan mengenai cidera janji, hal tersebut harus dituangkan secara jelas dan terdokumentasi.
Kedua, apabila debitur tidak mengakui cidera janji atau menolak menyerahkan kendaraan secara sukarela, perusahaan pembiayaan harus menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan.
Ketiga, setiap proses penarikan kendaraan wajib dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan membawa dokumen pendukung, antara lain sertifikat jaminan fidusia, surat tugas, serta identitas resmi.
Keempat, perusahaan perlu mengubah indikator keberhasilan tenaga penagih. Kinerja tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kendaraan yang berhasil ditarik, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum, penyelesaian tunggakan, dan perlindungan konsumen.
“Penarikan kendaraan bukan perlombaan siapa yang paling kuat di jalan. Semua harus dilakukan berdasarkan aturan. Kalau prosedur dipatuhi, konflik bisa diminimalkan,” jelasnya.
Hendri juga mengingatkan debitur agar tidak mengabaikan kewajiban pembayaran cicilan hingga tunggakan semakin menumpuk.
Debitur yang mengalami kesulitan keuangan disarankan segera berkomunikasi dengan perusahaan pembiayaan untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan restrukturisasi atau kesepakatan pembayaran sesuai kebijakan perusahaan.
Ia juga mengingatkan agar debitur tidak memindahtangankan, menjual, atau mengalihkan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa memenuhi persyaratan hukum dan persetujuan pihak terkait.
Di sisi lain, debitur memiliki hak untuk meminta petugas penagihan menunjukkan identitas, surat tugas, serta dokumen pendukung penarikan kendaraan.
Apabila menemukan dugaan intimidasi, ancaman, kekerasan, atau tindakan penagihan yang melanggar ketentuan, debitur dapat melaporkannya kepada kepolisian maupun OJK melalui saluran pengaduan resmi.
Kepada aparat penegak hukum, Hendri meminta agar penanganan konflik antara perusahaan pembiayaan dan debitur dilakukan secara profesional dan tidak memihak.
Menurutnya, aparat harus mengutamakan pengamanan situasi dan mencegah terjadinya kekerasan, bukan menjadi perantara yang secara langsung menyerahkan kendaraan kepada salah satu pihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Apabila kendaraan harus diamankan di kantor kepolisian, proses serah terima perlu didokumentasikan secara transparan melalui berita acara yang menjelaskan status kendaraan dan ditandatangani para pihak terkait.
Lebih jauh, ia mendorong pembentukan forum koordinasi berkala yang melibatkan OJK, kepolisian, asosiasi perusahaan pembiayaan, akademisi, serta praktisi hukum di Kota Medan.
Forum tersebut dinilai penting untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan penagihan, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, serta mekanisme penyelesaian sengketa agar tidak terus berulang di ruang publik.
“Kalau semua pihak kembali ke prosedur, jalanan Medan tidak perlu lagi menjadi tempat menyelesaikan sengketa utang-piutang,” pungkas Hendri.
Ia berharap perusahaan pembiayaan, debitur, dan aparat penegak hukum dapat membangun kesadaran bersama bahwa kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat.
Dengan demikian, penagihan kredit tetap dapat dilakukan secara tegas, hak perusahaan pembiayaan terlindungi, kewajiban debitur tetap dihormati, dan keamanan masyarakat di jalan raya tidak menjadi korban.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)