Paripurna APBD 2027, Fraksi DPRD Medan Soroti Banjir, Kemiskinan hingga Layanan Kesehatan
Wali Kota Medan Rico Waas menghadiri rapat paripurna APBD Medan 2027 di DPRD Kota Medan.
GIMIC.ID, MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan kepala daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).
Dalam pemandangan umum, sejumlah fraksi memberikan catatan dan meminta penjelasan lebih rinci dari Pemerintah Kota Medan terkait arah kebijakan anggaran 2027. Secara umum, DPRD menekankan agar setiap alokasi APBD memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat serta mampu menjawab berbagai persoalan perkotaan.
Sebelumnya, Pemko Medan memproyeksikan pendapatan daerah 2027 sekitar Rp6,99 triliun, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,16 triliun. Rancangan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan APBD 2027 antara Pemko Medan dan DPRD.
Fraksi Partai Gerindra melalui Dame Dumasari Hutagalung menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kebijakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik serta pembangunan yang nyata.
Gerindra meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran, mulai dari besaran anggaran, tujuan penggunaan, output yang dihasilkan, hingga manfaat yang diterima masyarakat.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” tegas Dame.
Fraksi Gerindra juga meminta evaluasi terhadap kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa, serta berbagai program yang sulit diukur hasilnya. Jika efisiensi anggaran harus dilakukan, Gerindra meminta penghematan diarahkan pada pemborosan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sorotan Gerindra juga diarahkan pada penanganan banjir. Menurut fraksi tersebut, keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir tidak cukup hanya diukur dari besarnya serapan anggaran.
Indikator keberhasilan, menurut Gerindra, harus terlihat dari jumlah titik banjir yang berhasil ditangani serta perbandingan antara anggaran yang digunakan dan hasil yang dicapai.
Hal serupa disampaikan terkait program pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial dinilai tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan mampu hidup mandiri.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, Gerindra meminta agar anggaran tidak berhenti pada pembangunan gedung dan penyediaan fasilitas, tetapi harus menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta indikator keberhasilan tidak hanya berupa jumlah halte dan armada, tetapi juga peningkatan penggunaan transportasi publik serta kontribusinya dalam mengurangi kemacetan.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Muslim menilai penyusunan APBD 2027 harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kesejahteraan publik.
Fraksi Demokrat mencermati proyeksi pendapatan Kota Medan 2027 yang berada di kisaran Rp6,9 triliun. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami peningkatan hingga sekitar Rp4,1 triliun.
Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Belanja daerah 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp7,16 triliun juga menjadi perhatian. Demokrat menilai efisiensi belanja harus tetap berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Demokrat turut meminta penjelasan terkait perubahan sejumlah alokasi anggaran OPD dari KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan hingga Dinas Tenaga Kerja.
Demokrat juga menyoroti kualitas pelayanan sejumlah OPD yang dinilai masih perlu ditingkatkan, termasuk dari sisi keramahan aparatur dalam melayani masyarakat.
“RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” tegas Fraksi Demokrat.
Pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran juga diminta menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBD 2027.
Fraksi Partai NasDem melalui Faisal Arbi menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan APBD Kota Medan 2027.
Aspirasi tersebut antara lain berkaitan dengan perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan yang adil, pendidikan yang tidak membebani orang tua, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
NasDem juga meminta perhatian terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pedagang kecil di Kota Medan yang menghadapi kenaikan biaya usaha dan perubahan daya beli masyarakat.
Di sektor kesehatan, NasDem meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurut fraksi tersebut, keberhasilan UHC tidak semata-mata diukur dari status kepesertaan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan warga memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.
Persoalan rujukan, ketersediaan kamar rawat inap, penumpukan pasien di instalasi gawat darurat (IGD), hingga keterbatasan ruang intensive care unit (ICU) dinilai perlu mendapat perhatian serius.
NasDem mengingatkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan harus dilihat dari perspektif keluarga pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan dan berharap mendapatkan pelayanan secara cepat dan layak.
Berbagai pandangan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
Pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Pemko Medan dan DPRD untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam paripurna tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengikuti secara langsung penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan sebagai bagian dari proses pembahasan RAPBD 2027. Tahapan pembahasan APBD 2027 selanjutnya akan melibatkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2).