OJK Dorong Masyarakat Siapkan Dana Pensiun Sejak Dini

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan menghadiri Kick Off Bulan Dana Pensiun Tahun 2026 yang mengusung tema “Muda Berkarya, Tua Bahagia” di Jakarta, Minggu (6/9/2026).

GIMIC.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini.

Pencanangan tersebut digelar di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (6/9/2026), dan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya, Direktur Operasional PT TASPEN (Persero) Tribuna Phitera Djaja, Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffrey Manulang, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) Tondi Suradiredja, serta Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Abdul Hadi.

Pencanangan Bulan Dana Pensiun 2026 juga dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang. Kegiatan tersebut diinisiasi OJK dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), ADPLK, dan ADPI.

Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi mengatakan peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu terus didorong untuk membangun ketahanan finansial masyarakat ketika memasuki masa pensiun.

Menurut Frederica, tantangan pengembangan dana pensiun bukan hanya meningkatkan jumlah dana kelolaan, tetapi juga memperluas kepesertaan. Hal ini penting mengingat semakin banyak masyarakat yang memilih bekerja secara mandiri dan tidak menjadi pegawai.

“Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih enggak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain ini jadi PR kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan dana pensiun ini semakin besar juga,” kata Frederica.

Ia menekankan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kesadaran masyarakat untuk mulai mempersiapkan dana pensiun sejak usia produktif juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Dalam hal ini OJK, kemudian dari industrinya, dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN-RB dan semuanya. Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan industri dana pensiun membutuhkan peningkatan replacement ratio, yakni rasio penggantian pendapatan yang diterima seseorang setelah pensiun dibandingkan dengan penghasilan sebelum pensiun.

Menurut Ogi, peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi berbagai program pensiun, termasuk program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK.

“Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK. Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ogi.

Ia menjelaskan, persiapan pensiun semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi berbagai kebutuhan hidup ketika memasuki usia lanjut, mulai dari biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal hingga kebutuhan sehari-hari yang dipengaruhi inflasi.

Selain itu, masa hidup setelah pensiun dapat berlangsung selama puluhan tahun. Karena itu, dana yang telah dikumpulkan perlu dikelola secara baik agar mampu menghasilkan pendapatan yang memadai dan berkelanjutan.

Urgensi persiapan dana pensiun juga semakin besar seiring perubahan struktur demografi Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sejak 2021 Indonesia telah memasuki fase ageing population, dengan sekitar satu dari sepuluh penduduk merupakan penduduk lanjut usia.

Kondisi tersebut dapat menjadi peluang apabila masyarakat lanjut usia tetap sehat, produktif, dan mandiri. Namun, tanpa kesiapan finansial yang memadai, meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia berpotensi menambah beban keluarga, kebutuhan perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan, serta memberikan tekanan terhadap perekonomian.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari kolaborasi untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur demografi Indonesia.

“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada ageing population. Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja, sesudah pasca usia kerja. Dan tentu kita menginginkan bahwa mereka bisa tetap berkarya. Mereka tidak tergantung dari para pekerja yang produktif,” kata Yassierli.

Ia menyebutkan, Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60 persen di antaranya berada di sektor informal. Besarnya proporsi pekerja informal menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong peningkatan kepesertaan program perlindungan sosial agar manfaatnya dapat menjangkau seluruh kelompok pekerja.

Upaya tersebut, lanjut Yassierli, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan dan pada tahun ini memiliki paket pelatihan yang menjangkau lebih dari 300 ribu orang.

Hal tersebut juga sejalan dengan semangat “Muda Berkarya” yang menjadi tema Bulan Dana Pensiun 2026, dengan pesan agar tenaga kerja memiliki kompetensi sehingga dapat terus produktif.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan persiapan masa purnabakti harus dilakukan sejak seseorang masih aktif bekerja.

“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” kata Rini.

Rini menyambut baik pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan masa depan.

“Mari kita jadikan semangat muda berkarya bukan hanya sebagai tema kegiatan, tetapi sebagai pengingat kita, bahwa kita akan terus berkarya terus, sambil kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Selama satu bulan penuh, para penyelenggara program pensiun akan melaksanakan lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah.

Kegiatan tersebut mencakup edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, hingga program perluasan kepesertaan yang menyasar pekerja formal dan informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, serta kelompok masyarakat lainnya.

Inisiatif ini dilatarbelakangi masih perlunya peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun sebagaimana tergambar dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).

Frederica menyampaikan, tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen, sementara inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, khusus untuk dana pensiun, tingkat literasinya masih berada di kisaran 22 persen.

Menurutnya, tantangan selanjutnya adalah mendorong pengetahuan masyarakat mengenai dana pensiun agar diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mempersiapkan masa pensiun.

Pada saat yang sama, replacement ratio juga masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mempertahankan standar hidup yang layak setelah tidak lagi aktif bekerja.

OJK menilai peningkatan kesejahteraan pada masa pensiun membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, regulator, pemberi kerja, penyelenggara program pensiun, asosiasi, dan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran dalam membangun kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, fiskal, perpajakan, serta pengelolaan aparatur yang mendukung. Sementara industri dana pensiun perlu menyediakan program yang transparan, mudah diakses, dikelola secara prudent, dan berorientasi pada kepentingan peserta.

Selain memberikan perlindungan pada masa purnabakti, industri dana pensiun juga memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, pembiayaan sektor produktif dan prioritas pembangunan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat memahami manfaat program pensiun, menghitung kebutuhan pendapatan pada hari tua, menyisihkan penghasilan sedini mungkin, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan.

OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2).