Bank Sumut dan Pemkab Tapanuli Utara Perkuat Akses KUR untuk Petani dan UMKM
Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah bersama jajaran Komisi VII DPR RI, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah pemangku kepentingan berfoto bersama usai kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Tarutung, Kamis (3/9/2026).
GIMIC.ID, TARUTUNG – PT Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperkuat sinergi dalam memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro dan petani. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Pembiayaan KUR diharapkan tidak sekadar menjadi tambahan modal usaha, tetapi juga mampu menjadi pengungkit bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas pertanian, hingga menciptakan nilai tambah melalui pengolahan komoditas unggulan daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang digelar di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Tim Komisi VII DPR RI Dr. Saleh Partaonan Daulay itu membahas pengawasan penyaluran KUR sekaligus penguatan sektor UMKM dan potensi ekonomi daerah yang bertumpu pada pertanian.
Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan, kepercayaan pemerintah daerah kepada Bank Sumut menjadi dorongan bagi perseroan untuk memastikan pembiayaan KUR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bagi Bank Sumut, pembiayaan UMKM bukan hanya tentang menyalurkan kredit, tetapi bagaimana memastikan pembiayaan benar-benar mampu mendorong usaha tumbuh, naik kelas, dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah,” kata Heru di Tarutung.
Dalam upaya memperluas akses pembiayaan, Bank Sumut menghadirkan skema KUR Mikro dengan suku bunga 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027. Selain itu, skema tersebut disebut bebas biaya administrasi dan provisi serta tanpa agunan.
Kebijakan tersebut diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha mikro dan petani untuk memperoleh akses permodalan dengan beban pembiayaan yang lebih ringan.
Namun, Heru menegaskan, peran Bank Sumut tidak berhenti setelah kredit disalurkan. Pembiayaan harus terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu menghasilkan dampak berkelanjutan.
Menurutnya, ekosistem pembiayaan perlu dibangun mulai dari peningkatan produktivitas, pengolahan komoditas, hingga pemasaran produk.
“Yang ingin kami bangun bersama Pemkab Tapanuli Utara adalah ekosistem. Usaha kecil tumbuh, petani semakin produktif, komoditas memiliki nilai tambah, dan pada akhirnya perputaran ekonomi semakin kuat di daerah,” tegas Heru.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendorong modernisasi sektor pertanian dan hilirisasi berbagai komoditas unggulan daerah.
Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengatakan, pertanian menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi daerah. Selain pertanian, Tapanuli Utara juga memiliki potensi pada sektor kerajinan ulos dan pariwisata religi.
Pemkab Tapanuli Utara mendorong mekanisasi pertanian serta pengembangan komoditas seperti kopi, jagung dan durian lokal agar tidak hanya dijual dalam bentuk produk primer.
Pengolahan komoditas di tingkat daerah dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha baru, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat,” ujar Jonius.
Untuk mewujudkan agenda tersebut, pemerintah daerah juga siap memberikan pendampingan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Pendampingan tersebut diharapkan memastikan akses pembiayaan yang diterima masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif dan tepat sasaran.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menekankan pentingnya memastikan program KUR benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, pengawasan terhadap penyaluran KUR perlu dilakukan agar program pembiayaan pemerintah tersebut memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro dan sektor produktif.
Saleh juga mengingatkan bahwa KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak boleh dibebani agunan tambahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sinergi antara Bank Sumut, pemerintah daerah dan DPR RI diharapkan mampu memperkuat akses permodalan sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang lebih produktif di Tapanuli Utara.
Dengan dukungan pembiayaan, pendampingan, mekanisasi serta hilirisasi, pengembangan sektor pertanian dan UMKM diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2).