Banjir hingga PKH Tak Tepat Sasaran Dominasi Aspirasi Warga dalam Reses Eko Afrianta Sitepu
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Hanura, Eko Afrianta Sitepu, memberikan cendera mata kepada salah seorang warga usai pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Minggu (26/7/2026).
GIMIC.ID, MEDAN – Persoalan banjir, drainase, penerangan jalan, keamanan lingkungan, bantuan sosial hingga administrasi kependudukan menjadi aspirasi utama warga dalam kegiatan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Tahun Anggaran 2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Hanura, Eko Afrianta Sitepu, di Daerah Pemilihan (Dapil) V, Kecamatan Medan Johor.
Reses yang dilaksanakan dalam dua sesi, yakni Sabtu (25/7/2026) di Jalan Pijer Podi, Kelurahan Kwala Bekala, dan Minggu (26/7/2026) di Taman Segitiga Komplek IDI, Kelurahan Kwala Bekala, dihadiri ratusan warga, tokoh masyarakat, kepala lingkungan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan.
Turut diundang dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Camat Medan Johor, serta Lurah Kwala Bekala.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini belum mendapat penanganan maksimal.
Salah seorang warga Pasar VII, Anastasia Situmorang, mengeluhkan banjir yang selalu terjadi setiap kali hujan turun.
"Setiap hujan kawasan kami selalu banjir. Kami berharap pemerintah segera memberikan solusi agar persoalan ini tidak terus berulang," ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Riari Sembiring. Ia menilai banjir terjadi karena drainase hanya tersedia di satu sisi jalan sehingga aliran air tidak berjalan optimal.
"Kami berharap pembangunan drainase dilakukan di sisi jalan yang belum memiliki saluran agar air dapat mengalir dengan baik," katanya.
Sementara itu, Ibu Sianturi, warga Jalan Sedap Malam I, mengungkapkan bahwa saluran drainase di lingkungannya telah tersumbat sehingga setiap hujan rumah warga selalu terdampak genangan.
Persoalan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian. Ibu Br. Sitepu meminta adanya solusi terkait pengurusan Kartu Keluarga (KK) yang masih mengalami kendala.
Di bidang keamanan lingkungan, Sabrina Br. Sembiring, warga Jalan Parang I, meminta Pemerintah Kota Medan memasang polisi tidur karena banyak kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi.
"Suara kendaraan yang kebut-kebutan sangat mengganggu dan membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak," ungkapnya.
Masih dari kawasan Jalan Parang, Hernawati Br. Ginting mengusulkan pembangunan drainase di gang permukiman yang hingga kini belum memiliki saluran pembuangan air.
"Kalau hujan turun, air langsung menggenangi gang karena tidak ada drainase," katanya.
Di sektor bantuan sosial, Ibu Nor menyoroti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai belum tepat sasaran. Menurutnya, masih ada warga yang layak menerima bantuan justru belum terdata.
Hal senada disampaikan Febrianti. Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi prioritas.
"Masih banyak warga yang mampu justru menerima bantuan, sedangkan yang benar-benar membutuhkan belum mendapatkannya," ujarnya.
Selain itu, warga juga meminta pemasangan lampu penerangan jalan di sekitar kompleks gereja yang dinilai rawan tindak pencurian.
Masyarakat turut mengusulkan pemasangan 14 titik lampu jalan serta penanganan tiga pohon besar yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Dalam bidang pendidikan, Ibu Sitompul mengeluhkan proses penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang terkendala akibat sistem desil data sosial.
Sejumlah warga lainnya juga menyampaikan aspirasi mengenai kemacetan lalu lintas, kenaikan harga kebutuhan pokok, percepatan pelayanan administrasi perpindahan Kartu Keluarga, hingga normalisasi drainase yang tidak lagi berfungsi dengan baik.
Wasinton, salah seorang warga, meminta pemerintah segera memperbaiki drainase yang tersumbat agar tidak lagi menyebabkan genangan air setiap musim hujan.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Eko Afrianta Sitepu menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan momentum bagi anggota DPRD untuk mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat hari ini akan kami catat dan kami perjuangkan melalui DPRD Kota Medan agar segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sesuai kewenangannya. Persoalan banjir, drainase, bantuan sosial, keamanan lingkungan hingga pelayanan administrasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.
Eko juga mengajak masyarakat untuk terus aktif menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing agar pemerintah dan DPRD dapat merumuskan solusi secara tepat.
"Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu komunikasi antara warga, DPRD, dan pemerintah harus terus terjalin sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan," pungkasnya.
Melalui reses tersebut, Eko Afrianta Sitepu berharap seluruh aspirasi masyarakat Dapil V dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah Kecamatan Medan Johor.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2).