Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Rakor Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah Tambahan

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (14/7/2026).

GIMIC.ID, MEDAN – Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (14/7/2026).

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan diikuti secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni. Turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.

Rakor tersebut membahas optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan yang dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program nonfisik, serta bantuan sosial bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa tambahan anggaran dari pemerintah pusat merupakan amanah Presiden yang harus dimanfaatkan secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak bencana.

Menurut Bobby, dana tersebut diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang rusak, mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat, serta memberikan dukungan melalui berbagai program bantuan sosial.

"Tambahan Dana Transfer ke Daerah ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Tujuannya agar proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan masyarakat segera merasakan manfaatnya," ujar Bobby.

Ia juga berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan besaran alokasi TKD tambahan bagi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2027 sehingga program pemulihan dapat terus berlanjut.

Bobby mengungkapkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi yang terdampak bencana, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara menerima alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp6 triliun, sehingga diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah.

Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan anggaran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam proses perencanaan dan pengadaan proyek fisik yang membutuhkan waktu cukup panjang.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengusulkan penerapan mekanisme design and build agar proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.

Menurutnya, dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada perlambatan ekonomi daerah dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat tetap memberikan perhatian melalui keberlanjutan alokasi TKD tambahan pada tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menjelaskan pemerintah telah menetapkan tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,68 triliun bagi tiga provinsi terdampak bencana.

Rinciannya, Sumatera Utara menerima Rp6,35 triliun, Sumatera Barat Rp2,63 triliun, dan Aceh Rp1,65 triliun.

Fatoni mengapresiasi komitmen seluruh kepala daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mengakomodasi tambahan anggaran tersebut.

Ia berharap seluruh pemerintah daerah segera merealisasikan penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Usai mengikuti rakor, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai siap mendukung arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah demi mempercepat pembangunan, pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-DS)