Wali Kota Mahyaruddin Salim Pimpin Rakorpem, Tekankan Optimalisasi Kinerja OPD untuk Wujudkan Tanjungbalai EMAS
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (6/7/2026).
GIMIC.ID, TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (6/7/2026).
Rakorpem tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyelarasan program strategis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan seluruh target pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal sesuai visi Tanjungbalai EMAS.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tajul Abrar, seluruh pimpinan OPD, serta para camat se-Kota Tanjungbalai.
Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD memaparkan capaian program, evaluasi kinerja, serta langkah strategis yang akan dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
Paparan diawali oleh Inspektorat Kota Tanjungbalai melalui Kepala Inspektorat Indra Halomoan Nasution yang menyampaikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Inspektorat menegaskan sejumlah rekomendasi BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Selanjutnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Siti Fatimah, memaparkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi daerah hingga triwulan II Tahun Anggaran 2026, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menjelaskan berbagai langkah optimalisasi penerimaan daerah terus dilakukan melalui peningkatan pengelolaan pajak, retribusi, serta sumber-sumber PAD lainnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Damayanti Lingga, mengingatkan seluruh OPD agar segera menayangkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem Inaproc, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Paparan berikutnya disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Mariani, yang memaparkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah Tahun 2026 serta arah program unggulan yang akan dijalankan pada 2027.
Sementara Kepala BKPSDM Ahmad Suangkupon menyampaikan berbagai inovasi pelayanan kepegawaian yang telah diterapkan, seperti Siap Cuti, Pro KGB (Proses Online Kenaikan Gaji Berkala), Pro Pangkat, Kerang ASN, hingga layanan terbaru Turing A Lay (Turun Keliling ASN Layanan).
Program tersebut merupakan inovasi pelayanan yang ditujukan untuk memudahkan ASN, khususnya yang memasuki masa pensiun, telah pensiun, maupun ASN yang memiliki keterbatasan kesehatan sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor BKPSDM.
Dalam arahannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim meminta seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah dipaparkan dalam Rakorpem.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi BPK RI harus segera diselesaikan agar tata kelola pemerintahan semakin baik.
"Saya meminta seluruh OPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi BPK RI agar segera menyelesaikannya. Peran Inspektorat sangat penting dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembenahan birokrasi apabila ditemukan permasalahan di OPD," tegas Mahyaruddin.
Terkait Pendapatan Asli Daerah, Wali Kota meminta seluruh OPD yang memiliki target PAD agar bekerja lebih maksimal sehingga target penerimaan daerah dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran.
Ia juga menginstruksikan OPD yang belum melakukan penayangan pengadaan barang dan jasa melalui Inaproc agar segera memenuhi ketentuan tersebut, termasuk beberapa kecamatan yang masih belum melaksanakannya.
Mahyaruddin mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran daerah.
Ia menegaskan seluruh kebijakan pembangunan harus selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai bagian dari percepatan pembangunan Kota Tanjungbalai.
"Arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan setiap OPD harus sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Laksanakan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan dengan benar," ujarnya.
Di akhir arahannya, Mahyaruddin mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh ASN.
Ia juga mendorong seluruh OPD memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi daerah agar berbagai potensi Kota Tanjungbalai semakin dikenal luas.
"Kita harus bekerja bersama. Saya dan Wakil Wali Kota tidak bisa bekerja sendiri. Tahun 2027 nanti hasil pembangunan harus mulai terlihat. Mari manfaatkan media sosial untuk memperkenalkan potensi Kota Tanjungbalai sehingga semakin dikenal, tidak hanya di Sumatera Utara tetapi juga secara nasional," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-DS)