IMM Sumut Apresiasi Ketegasan Bobby Nasution Tolak Proyek Diduga Bermasalah
Sekretaris DPD IMM Sumatera Utara, Dewata Sakti, menyampaikan materi dalam kegiatan Pelatihan Ideologi Politik dan Organisasi yang digelar IMM di Medan. Dalam kesempatan tersebut, Dewata menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai gerakan mahasiswa serta komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
GIMIC.ID, MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara mengapresiasi langkah tegas Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek yang dinilai tidak rasional dan berpotensi mengandung praktik mark-up anggaran.
Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sekretaris DPD IMM Sumatera Utara, Dewata Sakti, mengatakan keberanian seorang kepala daerah untuk menolak proyek tanpa kajian yang jelas merupakan langkah penting dalam mencegah pemborosan anggaran serta menutup ruang praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Kami mengapresiasi ketegasan Gubernur Sumatera Utara yang tidak serta-merta menyetujui proyek hanya karena telah diajukan oleh pihak tertentu. Sikap ini menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dewata Sakti dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, Sumatera Utara membutuhkan budaya pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Karena itu, langkah penolakan terhadap proyek yang dianggap tidak rasional harus menjadi contoh bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih cermat dan berhati-hati dalam menyusun program maupun pengajuan anggaran.
Dewata menilai ketegasan Bobby Nasution merupakan sinyal positif bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serius melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan berupaya memastikan seluruh program pembangunan benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.
Selain itu, DPD IMM Sumut juga mendorong Pemprov Sumut untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan daerah.
“Seluruh proyek yang dijalankan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan melalui proses yang transparan serta masuk akal,” katanya.
Ia berharap langkah tegas tersebut tidak berhenti pada satu atau dua proyek saja, melainkan menjadi komitmen berkelanjutan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik mark-up maupun permainan anggaran.
“Kami berharap ketegasan ini menjadi budaya baru dalam tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara, sehingga pembangunan yang dijalankan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tambah Dewata.
DPD IMM Sumatera Utara juga menyatakan siap mengawal setiap upaya pemberantasan korupsi serta mendukung pembenahan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Sumatera Utara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)