Kejari Karo Bantah Intimidasi Videografer Amsal Sitepu, DPR Soroti Substansi Aduan
Jaksa Wira Arizona, saat memberikan keterangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026), terkait bantahan dugaan intimidasi terhadap videografer.
GIMIC.ID, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Karo membantah tudingan telah melakukan intimidasi terhadap videografer Amsal Christy Sitepu. Bantahan tersebut disampaikan Kepala Kejari Karo, Wira Arizona, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4).
Dalam forum tersebut, Wira menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan intimidasi sebagaimana yang diadukan. Ia menjelaskan bahwa pemberian brownies cokelat kepada Amsal bukanlah bentuk tekanan, melainkan bagian dari kebiasaan internal yang telah berlangsung sejak 2024.
“Pemberian tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap tahanan yang merasa kekurangan makanan, dan sudah menjadi budaya di lingkungan kejaksaan setempat,” ujar Wira.
Namun demikian, penjelasan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menegaskan bahwa fokus utama DPR bukan pada pemberian makanan, melainkan dugaan adanya pesan atau tindakan yang berpotensi mengandung unsur intimidasi terhadap pihak terkait.
“Kami tidak mempermasalahkan soal brownies, yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya pesan intimidasi seperti yang dilaporkan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wira kembali menegaskan bahwa tidak ada unsur intimidasi dalam interaksi yang dimaksud. Ia memastikan seluruh tindakan yang dilakukan oleh jajaran Kejari Karo tetap berada dalam koridor hukum dan prosedur yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah munculnya dugaan tekanan terhadap Amsal dalam kaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan. DPR melalui Komisi III menyatakan akan terus mendalami persoalan ini guna memastikan tidak terjadi pelanggaran hak maupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada keputusan lanjutan terkait hasil RDPU tersebut. Namun DPR menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)