Kuasa Hukum Minta PN Lubuk Pakam Bebaskan Najwa Ananta dari Seluruh Dakwaan

Tim kuasa hukum dari Law Office Pangat & Associates berpose usai mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Selasa (17/3/2026).

GIMIC.ID, DELISERDANG – Tim kuasa hukum terdakwa Najwa Ananta dari Law Office Pangat & Associates mendesak majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

Permohonan tersebut disampaikan melalui nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan dalam persidangan, Selasa (17/3/2026). Tim kuasa hukum terdiri dari Irfan Batubara, Imam Rusyadi Pangat, Fuad Said Nasution, Dian Putri Mandasari, serta Dedi Pranajaya.

Perkara ini terdaftar dengan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Lbp dan berkaitan dengan tuntutan jaksa dalam register PDM-7588/L.2.14/Eoh.2/03/2026.

Dalam persidangan, kuasa hukum yang diwakili Dedi Pranajaya dan Bagus Satrionota menilai dakwaan jaksa tidak disusun secara cermat serta tidak didukung fakta persidangan yang kuat.

“Fakta persidangan sama sekali tidak menunjukkan adanya peran aktif terdakwa dalam tindak pidana narkotika. Bahkan dalam sejumlah putusan terkait, nama terdakwa tidak pernah disebut,” ujar Dedi.

Kuasa hukum juga menyoroti adanya sejumlah nama saksi dalam dakwaan yang tidak pernah dihadirkan maupun diperiksa di persidangan. Hal ini dinilai menunjukkan lemahnya pembuktian yang diajukan penuntut umum.

Sementara itu, Bagus Satrionota menilai tuduhan tindak pidana pencucian uang terhadap kliennya hanya didasarkan pada status terdakwa sebagai istri dari seorang yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Tidak ada satu pun saksi yang mampu membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga harta tersebut berasal dari kejahatan. Padahal unsur pengetahuan menjadi kunci dalam pembuktian pasal yang didakwakan,” tegasnya.

Dalam analisis hukumnya, tim kuasa hukum menyatakan unsur Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, khususnya terkait adanya perbuatan aktif seperti mentransfer, menyamarkan, atau mengalihkan hasil kejahatan.

Mereka juga menegaskan bahwa tanpa pembuktian tindak pidana asal (predicate crime), maka tuduhan tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri.

Selain itu, kuasa hukum menilai terdapat kejanggalan dalam surat tuntutan jaksa, termasuk pencantuman nama saksi yang tidak pernah hadir di persidangan. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan hukum acara pidana karena keterangan saksi harus disampaikan di bawah sumpah agar sah sebagai alat bukti.

“Jika saksi tidak pernah diperiksa di persidangan, maka keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Ini berimplikasi pada cacatnya konstruksi tuntutan,” ujar Bagus.

Tim penasihat hukum juga menilai penuntut umum tidak mampu merinci asal-usul aset yang disita, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta tidak menjelaskan keterkaitannya dengan tindak pidana narkotika tertentu.

Menurut Dedi, kronologi dalam dakwaan cenderung mengaitkan perkara ini dengan kasus lain yang telah diputus di Pengadilan Negeri Medan tanpa penjelasan konkret mengenai hubungan dengan terdakwa.

“Dalam putusan-putusan tersebut tidak pernah disebut nama terdakwa. Namun dalam dakwaan, seolah-olah dikaitkan tanpa uraian yang jelas,” ujarnya.

Berdasarkan fakta persidangan, lanjutnya, tidak terdapat minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan keterlibatan terdakwa sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara pidana.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum memohon majelis hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan, serta memulihkan hak-haknya.

Dalam pleidoi, kuasa hukum juga menyampaikan sejumlah hal yang meringankan, antara lain terdakwa belum pernah dihukum, bersikap kooperatif selama persidangan, serta memiliki tanggung jawab sebagai ibu dari anak yang masih balita.

Sidang putusan perkara ini dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat di PN Lubuk Pakam.

Latar Belakang Perkara
Dalam persidangan terungkap, perkara ini berawal dari pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kota Medan pada Agustus 2024. Saat itu, dua pelaku, Fahrul Rozi dan Sugendren, ditangkap aparat saat hendak bertransaksi di kawasan Jalan Mongonsidi.

Dari pengembangan kasus, polisi kemudian menangkap pihak lain, termasuk Bobby Trisuwanda, sementara seorang berinisial KE alias Sahrul masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Rangkaian perkara tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Medan. Namun, dalam putusan-putusan itu tidak terdapat penyebutan maupun keterlibatan Najwa Ananta.

Kuasa hukum menilai, keterlibatan kliennya hanya dikaitkan dengan status sebagai istri dari DPO tanpa didukung bukti kuat yang menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana narkotika maupun dugaan pencucian uang.

“Itulah sebabnya kami menilai jaksa memanipulasi fakta persidangan dengan mencantumkan nama saksi yang tidak pernah dihadirkan dan diperiksa,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-RSD)