Perwakilan masyarakat Samosir menyampaikan kritik terhadap DPRD karena tidak merespons permintaan RDP terkait pelayanan Poli Mata RSUD Hadrianus Sinaga di Pangururan.

GIMIC.ID, SAMOSIR – Sikap DPRD Kabupaten Samosir yang dinilai tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan masyarakat untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan pelayanan Poli Mata di RSUD Hadrianus Sinaga menuai kritik dari warga.

Perwakilan masyarakat, Tetty Naibaho, mengatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali menyampaikan permohonan resmi kepada DPRD Samosir, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.

“Sejak Desember 2025 kami sudah tiga kali menyurati DPRD Samosir, tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban resmi, tidak ada klarifikasi, bahkan tidak ada kepastian apakah aspirasi masyarakat akan difasilitasi melalui RDP,” ujar Tetty di Pangururan, Senin (16/3/2026).

Menurut Tetty, surat permintaan RDP tersebut telah disampaikan pada 3 Desember 2025, 18 Desember 2025, dan 28 Januari 2026. Namun hingga pertengahan Maret 2026, DPRD Samosir belum memberikan tanggapan resmi.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan terhadap pelayanan publik.

Sorotan juga diarahkan kepada Komisi I DPRD Samosir yang secara kelembagaan memiliki kewenangan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat.

Tetty menilai dalam persoalan ini Komisi I justru terkesan menutup ruang dialog dengan warga.

Karena tidak adanya tanggapan dari DPRD, masyarakat akhirnya mengambil langkah dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Badan Kehormatan DPRD agar dilakukan evaluasi terhadap sikap anggota dewan yang dinilai tidak menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan pengaduan kepada partai politik pimpinan Komisi I DPRD Samosir, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai Ketua Komisi I dan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai partai Sekretaris Komisi I.

Menurut Tetty, langkah tersebut dilakukan agar kedua partai tersebut mengevaluasi komitmen kadernya yang duduk sebagai wakil rakyat.

“Ketika aspirasi masyarakat yang disampaikan secara resmi tidak mendapatkan respons, tentu masyarakat berharap partai pengusung juga melakukan evaluasi terhadap kinerja kadernya,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan warga lainnya, Pardiman Limbong, mengatakan bahwa pihaknya juga telah melaporkan persoalan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Menurut Pardiman, sikap DPRD yang tidak memberikan respons terhadap permintaan resmi masyarakat berpotensi menjadi bentuk maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa RDP merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat.

“Jika aspirasi masyarakat yang disampaikan secara resmi saja tidak mendapat respons selama berbulan-bulan, maka wajar jika publik mempertanyakan sejauh mana DPRD benar-benar menjalankan mandat rakyat,” kata Pardiman.

Perwakilan warga lainnya, Valencius Sitorus, menegaskan bahwa permintaan RDP sejak awal bertujuan untuk mencari solusi atas persoalan pelayanan Poli Mata di RSUD Hadrianus Sinaga, bukan untuk kepentingan politik tertentu.

Namun menurutnya, sikap DPRD yang terkesan diam justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Karena itu, Valencius berharap Badan Kehormatan DPRD, partai politik terkait, serta Ombudsman RI dapat segera mengambil langkah agar DPRD Samosir kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai lembaga representasi rakyat.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat akan terus mengawal persoalan tersebut.

“Demokrasi tidak boleh berhenti pada saat pemilu saja, tetapi harus terlihat dalam kesediaan wakil rakyat untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” tegas Valencius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2/Red)