Mahasiswa AMPH Geruduk Kantor Desa Tanjung Gusta, Soroti Dugaan Penyelewengan Dana Desa
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, menuntut transparansi pengelolaan dana desa dan meminta dugaan penyimpangan anggaran segera diaudit, Kamis (12/3/2026).
GIMIC.ID, MEDAN – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (12/3/2026). Aksi tersebut dipimpin Koordinator Aksi Azli Ritonga dan berlangsung hingga sekitar pukul 14.00 WIB.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) serta minimnya transparansi pengelolaan keuangan desa yang dinilai tidak terbuka kepada masyarakat.
Dalam orasinya, Azli Ritonga menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas berbagai keluhan warga yang mempertanyakan penggunaan dana desa yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Kami datang untuk meminta klarifikasi dan transparansi terkait pengelolaan dana desa. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan,” tegas Azli Ritonga di hadapan massa aksi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan beberapa poin yang menjadi sorotan mereka terkait pengelolaan keuangan desa.
Pertama, mahasiswa menduga adanya pengadaan fiktif pada belanja alat tulis kantor (ATK) dan sejumlah kebutuhan operasional desa yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Kedua, terdapat dugaan musyawarah desa fiktif, di mana beberapa kegiatan tercatat dalam laporan administrasi namun diduga tidak pernah dilaksanakan atau tidak melibatkan masyarakat sebagaimana mestinya.
Selain itu, massa juga mengaku menemukan sejumlah stempel dalam satu plastik di meja bendahara desa, yang memunculkan kecurigaan adanya praktik administrasi yang tidak sesuai prosedur.
Tak hanya itu, massa menyoroti pengeluaran dana pembayaran listrik yang diduga tidak sesuai dengan anggaran yang tercatat. Mereka juga mempertanyakan adanya pemotongan gaji Kepala Dusun dan staf desa sebesar Rp85.000 per bulan tanpa penjelasan yang jelas.
Mahasiswa juga menyoroti program 50 unit bedah rumah yang memang terealisasi di lapangan. Namun, menurut informasi yang diterima massa, sekitar 35 unit di antaranya disebut-sebut menjadi alasan untuk pembayaran BPJS serta setoran kepada pihak PMD Kecamatan.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Kami ingin tahu secara jelas ke mana sebenarnya alokasi dana tersebut disalurkan,” kata Azli.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta Pemerintah Desa Tanjung Gusta segera melakukan klarifikasi terbuka kepada masyarakat melalui forum resmi desa.
Mereka juga menuntut agar pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa secara rinci dan tertulis, termasuk bukti pengeluaran yang sah.
Selain itu, massa meminta penghentian segala bentuk pemotongan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika ditemukan adanya penyimpangan, mereka mendesak agar dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketegangan sempat mereda setelah massa ditemui langsung oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa Tanjung Gusta, Irfan Zuhri, yang didampingi Sekretaris Desa Nur Mardiah Lestari.
Dalam mediasi di depan pintu masuk kantor desa, Irfan Zuhri menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.
“Kami mendengar apa yang menjadi keresahan masyarakat. Sebagai Penjabat Kepala Desa, saya bersama Sekretaris Desa akan meninjau kembali laporan yang ada dan memastikan setiap rupiah dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Irfan Zuhri.
Namun, massa aksi menilai sejumlah jawaban yang disampaikan pihak pemerintah desa masih bersifat normatif, terutama terkait permintaan transparansi anggaran dalam program penanganan keadaan mendesak yang disebut memiliki nilai anggaran cukup besar.
Di akhir aksi, mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
“Aksi hari ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa tetap berada di garis depan dalam mengawal integritas lembaga negara serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan desa,” ujar Azli menutup aksi.
Mahasiswa juga menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum jika tidak ada klarifikasi yang memuaskan dari pihak pemerintah desa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-Avid)