Reses DPRD Medan: Warga Keluhkan Lampu Jalan Mati, Banjir dan Sulitnya Akses KUR

Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri (tengah) berfoto bersama warga usai kegiatan reses di kawasan Jalan Alfalah, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Minggu (22/2/2026)

GIMIC.ID, MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri meminta Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) segera membenahi banyaknya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang padam di sepanjang Jalan Alfalah I hingga Jalan Alfalah IV. Perbaikan dinilai mendesak, terlebih saat ini umat Islam sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan.

Permintaan tersebut disampaikan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu saat menjemput aspirasi masyarakat pada kegiatan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 yang dilaksanakan di tiga lokasi di Kecamatan Medan Timur, Minggu (22/2/2026).

Kegiatan reses berlangsung di Jalan Alfalah I, Jalan Alfalah V, dan Jalan Alfalah III, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur. Dalam pertemuan itu, banyak warga menyampaikan keluhan terkait kondisi lingkungan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Menurut Lailatul Badri, kondisi jalan yang gelap akibat LPJU mati membuat warga merasa tidak aman, terutama saat beraktivitas pada malam hingga dini hari untuk beribadah.

“‎Hingga saat ini di kawasan Jalan Alfalah I hingga Jalan Alfalah IV masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi LPJU yang mati. Saya minta ini menjadi perhatian serius bagi Dishub Kota Medan. Jangan biarkan jalan-jalan gelap, karena banyak masyarakat yang akan beribadah untuk salat tarawih maupun salat subuh di masjid dalam kondisi khawatir,” ujar perempuan yang akrab disapa Lela itu.

Keluhan terkait lampu jalan juga disampaikan warga saat sesi dialog. Mamat, salah satu warga Jalan Alfalah I, mengatakan kondisi jalan yang gelap membuat masyarakat merasa tidak aman ketika hendak berangkat salat subuh.

“Tolonglah, Bu. Lampu jalan di Jalan Alfalah I mati. Kami mau salat subuh jadi takut karena gelap,” keluhnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Lusi, warga Jalan Alfalah IV. Selain lampu jalan yang mati, ia juga meminta agar kegiatan ronda malam dan pos keamanan lingkungan (poskamling) kembali diaktifkan.

“Lampu jalan di tempat tinggal kami mati dan juga rawan maling. Mohon diaktifkan ronda dan poskamling,” ujarnya.

Selain persoalan penerangan jalan, warga juga menyoroti kondisi drainase di sepanjang Jalan Alfalah I hingga Jalan Alfalah IV yang dinilai tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, kawasan tersebut kerap dilanda banjir saat hujan turun.

Lindawati, warga setempat, berharap pemerintah segera melakukan perbaikan dan pelebaran saluran parit di wilayah tersebut.

“Saluran parit tidak berfungsi dengan baik. Tolonglah untuk dilebarkan, karena bila hujan lingkungan kami jadi banjir,” katanya.

Masalah lain yang juga mencuat adalah belum tersedianya layanan air bersih dari Perumda Tirtanadi di sebagian wilayah Jalan Alfalah. Warga mengaku masih bergantung pada air sumur yang kualitasnya semakin menurun.

“Hingga saat ini kami belum menikmati air bersih dari PDAM Tirtanadi. Kami hanya memakai air sumur, tapi kondisinya semakin memburuk,” kata Eka dan Siti, warga Jalan Alfalah VI, yang disambut teriakan warga lain, “Kami belum merdeka.”

Menanggapi hal tersebut, Lailatul Badri menjelaskan bahwa pengelolaan Perumda Tirtanadi berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bukan Pemerintah Kota Medan. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Sumatera Utara.

“Perlu kami sampaikan bahwa Perumda Tirtanadi berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi untuk persoalan air bersih ini, kita akan koordinasikan dengan Fraksi PKB yang ada di DPRD Sumut,” jelasnya.

Dalam reses tersebut, warga juga mempertanyakan layanan kesehatan, khususnya penggunaan program UHC melalui BPJS Kesehatan yang dinilai masih dipersulit oleh rumah sakit karena harus melalui sistem rujukan.

Selain itu, warga pelaku usaha kecil juga mengeluhkan sulitnya mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena masih diminta agunan oleh pihak perbankan.

“Bagaimana mendapatkan KUR tanpa agunan atau jaminan? Karena saat mengajukan banyak kendala, belum lagi soal jaminan,” keluh Uci, warga Jalan Alfalah VI, bersama Nadia dari Jalan Alfalah IV.

Menanggapi hal tersebut, Lela berharap pemerintah dan pihak perbankan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelaku UMKM agar dapat berkembang di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

“Di tengah dampak ekonomi yang saat ini lesu, demi kebangkitan UMKM, kiranya bank benar-benar memberikan perhatian kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha melalui program KUR,” katanya.

Lailatul Badri menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi catatan penting bagi dirinya sebagai anggota DPRD Kota Medan. Ia memastikan keluhan masyarakat tersebut akan dibawa dalam pembahasan resmi di DPRD agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan.

“Semua masalah ini akan menjadi pokok pikiran saya agar dapat menjadi skala prioritas bagi Pemko Medan untuk diselesaikan,” tutupnya.

Sebagai informasi, Lailatul Badri merupakan anggota DPRD Kota Medan dari daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, Medan Perjuangan, dan Medan Deli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2)

Komentar

Loading...