Sejumlah pimpinan dan tokoh industri keuangan syariah bersama perwakilan PT Pegadaian dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menekan tombol peluncuran Fatwa Nomor 166 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah dalam acara yang digelar di Ballroom Pegadaian Tower, Jakarta. Peluncuran fatwa ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem investasi emas dan industri keuangan syariah di Indonesia.

GIMIC.ID, MEDAN – PT Pegadaian menjadi saksi peluncuran Fatwa Nomor 166 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Peluncuran fatwa tersebut digelar di Ballroom Pegadaian Tower, Jakarta, pada Jumat (13/2) dan menjadi tonggak penting dalam penguatan literasi, inklusi, serta kepastian hukum bagi industri keuangan syariah di Indonesia.

Fatwa ini lahir sebagai respons atas perkembangan pasar emas modern dan kebutuhan pedoman syariah yang lebih spesifik bagi regulator maupun pelaku industri. Landasan hukumnya mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan serta mandat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan POJK Nomor 17 Tahun 2024, yang membuka ruang bagi kegiatan usaha bulion berbasis prinsip syariah.

Keberadaan fatwa ini juga dinilai semakin memperkuat perusahaan yang menjalankan bisnis bulion, termasuk Pegadaian yang menjadi lembaga jasa keuangan pertama di Indonesia yang memperoleh izin usaha bulion dari OJK dalam mengembangkan layanan Bank Emas.

Fatwa tersebut dinilai sangat krusial mengingat besarnya potensi emas sebagai instrumen lindung nilai (hedging) bagi masyarakat. Berdasarkan data industri, potensi emas yang dimiliki masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 1.800 ton. Jika dimonetisasi melalui usaha bulion syariah, potensi ini dinilai dapat menjadi kekuatan modal domestik yang signifikan.

Dalam proses penyusunannya, tim DSN-MUI bahkan melakukan kunjungan lapangan ke pabrik emas guna memastikan aspek keberadaan fisik barang (wujud) dan mekanisme serah terima (qabdh) sesuai dengan kaidah syariah, khususnya untuk produk emas digital.

Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian, KH. M. Cholil Nafis, menekankan visi besar di balik lahirnya fatwa ini. Menurutnya, emas memiliki potensi besar sebagai instrumen investasi karena mampu menjaga nilai terhadap inflasi.

“Kita punya potensi emas yang luar biasa. DSN-MUI menyediakan ‘rel’ syariah agar potensi ini bisa melaju cepat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Kita ingin masyarakat tidak hanya menumpuk emas, tetapi menjadikannya investasi produktif yang membawa berkah bagi ekonomi nasional,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Pemimpin Wilayah I Medan Pegadaian, Yohanis Wulang, menyambut baik dan mendukung penuh peluncuran fatwa tersebut. Ia menilai fatwa ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap produk bulion syariah.

“Dengan adanya fatwa ini menjadi landasan yang jelas bagi pelaksanaan usaha bulion syariah sekaligus meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap keamanan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah,” kata Yohanis.

Ia menambahkan, Pegadaian siap menjadi mitra strategis dalam mengimplementasikan fatwa tersebut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Menurutnya, Pegadaian selama ini telah menjalankan bisnis emas berbasis prinsip syariah.

“Setiap gram emas yang ditransaksikan, baik melalui Cicil Emas maupun Tabungan Emas, memiliki fisik emas asli yang tersimpan di tempat penyimpanan berstandar internasional dengan rasio satu banding satu. Artinya, saldo digital tersebut bukan sekadar catatan, tetapi didukung emas fisik nyata,” jelasnya.

Nasabah juga dapat mengambil emas fisik melalui ATM Emas Pegadaian maupun di seluruh outlet Pegadaian dengan proses tertentu.

Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI merinci empat pilar utama kegiatan usaha bulion beserta akad yang diperbolehkan dalam praktiknya:

1. Simpanan Emas menggunakan akad Qardh (pinjaman), Mudharabah (bagi hasil), atau akad lain yang sesuai prinsip syariah.
2. Pembiayaan Emas menggunakan akad Musyarakah, Mudharabah, atau Wakalah bi al-Istitsmar untuk kegiatan produktif.
3. Perdagangan Emas menggunakan akad Bai’ Al Murabahah (jual beli dengan margin) atau Bai’ Al Musya’ (jual beli barang milik bersama).
4. Penitipan Emas menggunakan akad Ijarah (sewa jasa) atau Wadi’ah.

Salah satu poin penting dalam tata kelola ini adalah pengaturan mengenai emas musya’, yaitu konsep kepemilikan emas secara kolektif. Dalam investasi emas digital, konsep ini menjadi solusi untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian.

Yohanis menjelaskan, misalnya terdapat 100 orang menabung masing-masing 10 gram emas, maka disiapkan jaminan fisik emas seberat 1 kilogram yang tersimpan di vault. Emas tersebut menjadi milik kolektif para nasabah.

Dengan demikian, ketika nasabah menabung atau mencicil emas, mereka pada dasarnya membeli hak kepemilikan atas sebagian emas fisik yang tersimpan, meskipun emas tersebut tidak langsung dicetak dalam denominasi kecil. Nasabah tetap berhak menerima emas fisik sesuai transaksi setelah proses produksi dan distribusi selesai.

Kehadiran Fatwa Nomor 166 ini diharapkan membawa dampak positif tidak hanya bagi Pegadaian, tetapi juga bagi lembaga jasa keuangan lain yang menjalankan bisnis bulion. Fatwa tersebut menjadi landasan normatif sekaligus pedoman operasional bagi industri agar menjalankan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

Selain itu, fatwa ini juga diyakini mampu mendorong terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2)