Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan, Ilham Panggabean, saat menyampaikan pandangan terkait arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah forum diskusi. Ia menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan demi menjaga demokrasi dan kepentingan rakyat.

GIMIC.ID, MEDAN – Republik Indonesia tengah memasuki fase penting dalam menentukan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mandat rakyat yang diberikan melalui proses demokrasi dinilai bukan sekadar legitimasi kekuasaan, melainkan amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan visi yang jelas dan komitmen kuat terhadap kepentingan publik.

Di tengah optimisme awal pemerintahan, sejumlah kebijakan strategis yang diambil pemerintah memunculkan perdebatan di ruang publik, baik dalam ranah kebijakan luar negeri maupun kebijakan domestik. Diskursus ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai arah kebijakan negara dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam bidang hubungan internasional, sejumlah langkah strategis pemerintah disebut memicu perdebatan, terutama terkait orientasi kerja sama global yang dinilai sebagian kalangan berpotensi memengaruhi konsistensi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia.

Sejumlah pengamat menilai Indonesia perlu berhati-hati dalam menentukan arah kemitraan internasional agar tidak terjebak dalam konfigurasi geopolitik yang dapat mengurangi independensi strategis negara. Diplomasi Indonesia, menurut mereka, harus tetap berlandaskan kalkulasi rasional dan kepentingan nasional jangka panjang, mengingat setiap kebijakan global memiliki dampak pada sektor ekonomi, pertahanan, hingga kedaulatan negara.

Di dalam negeri, peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda sosial berskala nasional juga menjadi perhatian publik. Program ini dipandang sebagai langkah progresif untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda.

Namun, sejumlah pihak mempertanyakan kesiapan tata kelola program tersebut, mulai dari skema pembiayaan, efektivitas distribusi, hingga pelibatan aparat keamanan dalam proses implementasinya. Ketika institusi seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terlibat dalam urusan teknis kebijakan sipil, muncul kekhawatiran mengenai batas profesionalisme institusi.

Selain itu, beberapa insiden kekerasan yang berujung pada korban jiwa juga memicu diskusi kembali mengenai pentingnya melanjutkan reformasi sektor keamanan agar berjalan lebih konsisten dan transparan.

Sorotan publik juga tertuju pada kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara narkotika yang berujung pada vonis hukuman mati terhadap awak kapal (ABK).

Sejumlah kalangan menilai penegakan hukum memang harus tegas, namun tetap perlu mempertimbangkan asas proporsionalitas serta keadilan substantif. Dalam negara hukum, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat bergantung pada transparansi dan integritas proses penegakan hukum itu sendiri.

Apabila penegakan hukum dipersepsikan tidak konsisten atau dianggap lebih keras kepada kelompok tertentu, dikhawatirkan dapat memengaruhi legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.

Di sisi lain, fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga menjadi sorotan. Dalam sistem demokrasi, parlemen memiliki peran penting sebagai mekanisme checks and balances terhadap kebijakan eksekutif.

Sejumlah pihak menilai pengawasan DPR perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat prosedural, tetapi benar-benar mampu menjadi ruang evaluasi kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Tanpa pengawasan yang efektif, sistem demokrasi berisiko kehilangan keseimbangan institusional.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan turut menyampaikan pandangan kritis terhadap dinamika kebijakan nasional saat ini.

Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan HMI Cabang Medan, Ilham Panggabean, menegaskan bahwa evaluasi terhadap pemerintah merupakan panggilan ideologis dan moral dalam menjaga arah demokrasi.

Menurutnya, kritik tidak boleh dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan sebagai wujud kesetiaan terhadap konstitusi dan masa depan republik.

“Pemerintahan Prabowo–Gibran harus berani membuka ruang evaluasi, memperkuat profesionalisme institusi, serta memastikan setiap kebijakan berpijak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kalkulasi politik jangka pendek,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perjalanan bangsa Indonesia ke depan membutuhkan kepemimpinan yang terbuka terhadap koreksi publik.

“Republik ini terlalu besar untuk dikelola tanpa evaluasi. Sejarah selalu berpihak pada kepemimpinan yang berani diuji,” kata Ilham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2)