Penyerahan bantuan peningkatan layanan keagamaan dan pendidikan agama di Provinsi Sumatera Utara oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi saat Kunjungan Kerja Reses di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (20/02/2026). Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis sebagai dukungan penguatan layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan di daerah.

GIMIC.ID, MEDAN – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, H. Ahmad Qosbi, menegaskan percepatan akselerasi tata kelola layanan keagamaan serta pendidikan keagamaan di Sumatera Utara pada tahun ini akan dilakukan lebih progresif.

Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (20/02/2026).

Ahmad Qosbi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk memperkuat pembangunan kehidupan beragama di daerah yang dikenal dengan keberagaman masyarakatnya tersebut. Ia juga meminta dukungan seluruh pihak agar pelayanan kepada umat dapat berjalan optimal.

“Kami telah memantapkan strategi untuk mewujudkan pembangunan tata kehidupan beragama di Sumatera Utara melalui pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Untuk itu, kami memohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. Dengan dukungan tersebut, kami berharap dapat melayani umat secara optimal,” ujar Qosbi.

Menurutnya, salah satu fokus utama tahun ini adalah akselerasi digitalisasi tata kelola layanan keagamaan serta peningkatan kualitas pendidikan keagamaan yang unggul dan relevan, sejalan dengan visi Kementerian Agama yaitu Mempersiapkan Umat Masa Depan.

Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi di Sumatera Utara, terutama terkait sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. Banyak lembaga pendidikan yang masih membutuhkan ruang belajar tambahan, asrama, hingga fasilitas sanitasi yang layak. Selain itu, pemerataan sumber daya manusia seperti guru dan penyuluh agama juga masih menjadi pekerjaan rumah.

“Tantangan utama kami adalah besarnya jumlah lembaga pendidikan keagamaan dan luasnya wilayah pelayanan. Masih banyak sekolah keagamaan yang membutuhkan dukungan fasilitas. Selain itu, anggaran sarana prasarana belum tersedia secara rutin setiap tahun, dan kami juga masih menanti dukungan regulasi daerah terkait Raperda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.

Qosbi menambahkan, Kanwil Kemenag Sumut juga berkomitmen terus merawat harmoni di tengah kemajemukan masyarakat Sumatera Utara. Beberapa program prioritas yang akan dijalankan antara lain Transformasi Dakwah Digital, Program Youth Harmony, penguatan ekoteologi dalam kerukunan jilid II, serta pemberian apresiasi tata kelola kerukunan.

“Sumatera Utara adalah miniatur kerukunan dan etalase toleransi di Indonesia. Merawat harmoni di tengah kemajemukan ini adalah prioritas mutlak. Mengingat karakter masyarakat kini didominasi generasi digital yang rentan terhadap provokasi instan, maka program pembinaan umat kami arahkan pada langkah preventif dan inovatif,” ujarnya.

Selain itu, Kanwil Kemenag Sumut juga memperkuat sinergi strategis dengan berbagai instansi pemerintah di tingkat provinsi hingga daerah. Kolaborasi tersebut mencakup penerapan sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk pencegahan konflik, pendampingan hukum, tata kelola yang bersih, hingga sinergi layanan kesehatan bagi generasi masa depan.

“Kami terus mengajak berbagai pihak, mulai dari institusi pemerintah, organisasi masyarakat, hingga pemangku kebijakan lainnya untuk bersama memperluas gerakan moderasi yang damai, rukun, dan harmonis,” kata Qosbi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansori Siregar menjelaskan bahwa kunjungan reses tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pada fungsi agama dan sosial.

Ia menegaskan DPR RI akan terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial.

“Kami berharap pertemuan ini menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin komunikasi yang intensif, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat Sumatera Utara secara inklusif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan bantuan peningkatan layanan keagamaan serta pendidikan agama dan keagamaan di Provinsi Sumatera Utara secara simbolis. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp6.376.800.000.

Bantuan simbolis tersebut diterima langsung oleh Kakanwil Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Syafrizal Bancin dan Pembimas Hindu Elirosa Tarigan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2)