Gedung kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, BUMN kepelabuhanan yang investasinya di sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi sorotan BPK RI.

GIMIC.ID, MEDAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti potensi kerugian investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dalam sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejumlah proyek tersebut dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap kinerja perusahaan, bahkan memunculkan risiko kerugian yang signifikan.

Berdasarkan hasil uji petik BPK pada tiga PSN, diketahui proyek-proyek tersebut belum sepenuhnya berkontribusi sesuai target terhadap Pelindo. Temuan ini, menurut BPK, telah menjadi perhatian Dewan Komisaris PT Pelindo. Notulen rapat dewan komisaris sepanjang 2023–2024 menunjukkan adanya berbagai saran dan masukan kepada direksi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan PSN.

Salah satu sorotan utama adalah pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung yang dioperasikan oleh PT Prima Multi Terminal (PT PMT). Perusahaan ini merupakan badan usaha patungan yang dibentuk pada 2015, dengan komposisi saham PT Pelindo I (kini PT Pelindo Persero) sebesar 55 persen, PT Pembangunan Perumahan (PT PP) 25 persen, dan PT Waskita Karya (PT WK) 20 persen.

Namun, sejak mulai beroperasi pada 2019 hingga 2024, PT PMT tercatat mengalami kerugian. Selain itu, nota kesepahaman seluruh pihak terkait pengelolaan proyek tersebut disebut belum ditindaklanjuti secara memadai.

BPK mencatat total investasi Pelindo dalam pembangunan PSN Pelabuhan Kuala Tanjung mencapai Rp3,53 triliun. Sementara itu, pendanaan yang digunakan PT PMT untuk membangun pelabuhan tersebut berasal dari pinjaman bank dan lembaga pembiayaan sebesar Rp2,67 triliun, serta sisanya dari kas internal perusahaan.

Dari sisi operasional, realisasi kinerja layanan petikemas dan nonpetikemas yang dikelola PT PMT disebut hampir tidak pernah memenuhi target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), kecuali layanan nonpetikemas pada 2021. BPK juga mengungkap, sejak pengoperasian pada 2019 hingga 2022 perusahaan terus mengalami kerugian, dan baru pada 2023 serta 2024 mulai membukukan laba.

Selain Kuala Tanjung, potensi kerugian juga terjadi pada investasi proyek Jalan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC). BPK menyebut Pelindo berpotensi mengalami kerugian minimal Rp470,7 miliar dari investasi pada proyek tersebut.

Proyek JTCC yang mulai beroperasi 1 April 2023 hingga November 2024 dinilai belum menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup beban bunga pinjaman. Pelaksana proyek ini adalah PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP), yang memperoleh pinjaman dari PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) sebesar Rp470,70 miliar. PT API sendiri merupakan pemegang saham mayoritas sekaligus anak perusahaan dari Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL).

Selain JTCC dan Kuala Tanjung, BPK juga menyoroti pengelolaan Kawasan Industri Kuala Tanjung serta Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat. Ketiga proyek ini dinilai belum memberikan kontribusi sesuai target terhadap Pelindo.

Atas potensi kerugian yang cukup besar tersebut, BPK meminta Direktur Utama PT Pelindo dan Direksi SPSL untuk berkoordinasi dengan para pemegang saham guna menyusun langkah strategis terkait investasi JTCC dan proyek lainnya, guna mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

BPK juga mencatat, Pelindo yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan 11 PSN periode 2016–2024 telah memasukkan proyek-proyek tersebut ke dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sebagai dasar pemetaan jadwal pembangunan dan alokasi pendanaan.

Meski demikian, temuan ini menjadi catatan penting bagi pengelolaan investasi BUMN, khususnya dalam proyek infrastruktur strategis nasional yang memerlukan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan pengelolaan risiko yang lebih terukur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)