KMDT dan USU Bahas Outlook Administrasi dan Kebijakan Pajak 2026 dalam FGD

Pengurus DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT),Ketua Dewan Penasehar KMDT K.H.M.Nuh Dan Ketua Dewan Pakar KMDT Prof.Poltak Maruli John Liberti Hutagaol berfoto bersama para peserta FGD "Outlook Administrasi Dan Kebijakan Pajak Tahun 2026" Di Ruang Teater FISIP USU 15 Desember 2026

GIMIC.ID, MEDAN – Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Outlook Administrasi dan Kebijakan Pajak Tahun 2026”, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Teater dan Ruang Rapat Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU.

FGD tersebut diikuti oleh anggota dan pengurus KMDT, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pengelola Tax Centre, asosiasi konsultan pajak, akademisi, serta mahasiswa. Hadir sebagai narasumber utama Ketua Dewan Pakar DPP KMDT, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I, Arridel Mindra. Diskusi dipandu oleh Sabar L. Tobing, yang juga menjabat Bendahara DPP KMDT.

Dalam paparannya, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol yang juga Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Tax Centre dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) menjelaskan bahwa terdapat empat faktor utama yang melatarbelakangi Outlook Perpajakan Indonesia 2026, yakni pertumbuhan ekonomi, dinamika geopolitik global, perubahan iklim (climate change), serta fluktuasi harga komoditas.

Selain itu, reformasi administrasi perpajakan dan kerja sama internasional turut memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan perpajakan nasional, seiring dengan penerapan Coretax, Global Minimum Tax, dan mekanisme Pertukaran Informasi antarnegara.

Poltak juga menguraikan sejumlah poin penting terkait sumber penerimaan pajak baru dan kebijakan pajak 2026, yang antara lain dipengaruhi oleh penerapan Digital Service Tax, reformasi kebijakan insentif pajak, perluasan basis pajak, serta penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Menurutnya, prospek dan tantangan perpajakan ke depan mencakup kesederhanaan sistem, kepastian hukum, keadilan, transparansi pemungutan pajak, serta penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi digital.

“Dengan perluasan basis pemajakan, penguatan kerja sama internasional, serta upaya mendorong kepatuhan sukarela, kami optimistis Outlook Perpajakan Indonesia 2026 akan menunjukkan tren yang positif bagi perekonomian nasional,” ujar Poltak.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra menyampaikan bahwa dalam APBN 2026 terdapat empat arah kebijakan ekonomi nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat melalui investasi strategis dan stimulus terarah, memperkuat kemandirian ekonomi nasional serta keadilan sosial, fokus pada pengembangan sumber daya manusia unggul dan pemerataan pembangunan, serta implementasi ekonomi hijau dan transisi energi.

Menurut Arridel, arah kebijakan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi target penerimaan negara pada APBN 2026. Ia juga memaparkan perjalanan reformasi perpajakan DJP sejak 1983 hingga 2025 sebagai gambaran kebijakan perpajakan yang akan diterapkan pada 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Arridel Mindra turut menjelaskan kesiapan DJP dalam mengimplementasikan aplikasi Coretax pada 2026, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Penerapan Coretax diharapkan dapat mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat.

“Jika wajib pajak masih mengalami kendala dalam penggunaan Coretax, kami berharap agar tidak ragu mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat untuk berkonsultasi,” ujar Arridel.

FGD ini berlangsung dinamis dengan sesi diskusi yang hangat dan interaktif. Kegiatan tersebut turut dihadiri Dekan FISIP USU sekaligus Ketua Tax Centre USU Hatta Ridho, Ketua Umum DPP KMDT St. Edison Manurung, Sekjen DPP KMDT Iskandar Zulkarnain, Ketua Dewan Penasihat DPP KMDT KH Muhammad Nuh, pengurus DPP PERTAPSI Indra Efendi Rangkuti, Ketua Korwil PERTAPSI Sumut I Faisal Eriza, pengurus AKP2I Sumut Julius Raja, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sumut I Lusi Yuliani, Ketua DPW KMDT Sumut Binari Manurung, pengurus Tax Centre USU, Tax Centre Yaspendhar, mahasiswa, serta undangan lainnya.

Dalam rangkaian acara tersebut, DPP KMDT juga menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara kepada USU Peduli untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak.

Kegiatan Focus Group Discussion “Outlook Administrasi dan Kebijakan Pajak Tahun 2026” ditutup dengan penyerahan cendera mata serta sesi foto bersama seluruh peserta dan narasumber.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)