GAMKI Sumut Dukung Program Sekolah Gratis, Nias Jadi Prioritas Pertama
Wakil Ketua GAMKI Sumatera Utara, Turedo Sitindaon, saat menyampaikan apresiasi terhadap Program Bersekolah Gratis yang akan direalisasikan Pemprov Sumut mulai 2026 sebagai bentuk keadilan sosial di bidang pendidikan.
GIMIC.ID, MEDAN – Wakil Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara, Turedo Sitindaon, menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang akan merealisasikan Program Bersekolah Gratis mulai tahun 2026. Ia menilai program tersebut sebagai wujud nyata pemahaman dan implementasi Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sekaligus bentuk konsistensi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Turedo, Sila ke-5 mengandung makna penting tentang kesetaraan dalam memperoleh kesejahteraan tanpa diskriminasi, termasuk dalam bidang pendidikan. Ia menegaskan bahwa akses pendidikan yang merata menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pendidikan adalah bekal untuk mengubah nasib. Jika aksesnya setara, setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik,” ujar Turedo saat ditemui di Medan, Selasa (25/11/2025).
Program Bersekolah Gratis ini akan pertama kali diterapkan di wilayah Kepulauan Nias dengan menyasar sekitar 41.000 siswa SMA/SMK/SLB Negeri yang akan dibebaskan dari kewajiban membayar SPP. Turedo menilai langkah tersebut sebagai kebijakan strategis dan tepat sasaran, mengingat Nias selama ini kerap tertinggal dalam berbagai sektor pembangunan.
Ia juga menyoroti adanya persepsi publik yang berkembang bahwa Nias seperti dianaktirikan hingga memunculkan narasi keinginan memisahkan diri dari Sumatera Utara.
“Dengan memprioritaskan Nias sebagai tahap awal, Pemprov Sumut menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap daerah yang selama ini dianggap tertinggal. Ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga soal keadilan dan integrasi wilayah,” katanya.
Turedo menegaskan bahwa program ini memiliki legitimasi hukum yang kuat karena selaras dengan ketentuan konstitusi yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBN/APBD untuk sektor pendidikan.
“Biaya pendidikan adalah mandatory spending yang tidak boleh diabaikan. Program sekolah gratis ini sudah benar secara hukum dan harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Turedo menjelaskan tahapan implementasi program beserta alokasi anggarannya, yaitu:
- 2026 – Kepulauan Nias: Rp21,4 miliar per semester
- Tahap berikutnya – Pantai Barat: Rp23,4 miliar
- Dataran Tinggi: Rp58,7 miliar
- Pantai Timur: Rp98,7 miliar
Target akhir Pemprov Sumut adalah seluruh siswa SMA/SMK/SLB Negeri di Sumatera Utara bebas biaya pendidikan pada tahun 2029.
Turedo turut mengaitkan visi pendidikan Gubernur Bobby Nasution dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menanggung kebutuhan nonakademik siswa.
Dengan dihapuskannya biaya akademik oleh pemerintah daerah, menurutnya, sinergi pusat dan daerah akan semakin memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia.
“Jika sinergi pusat dan daerah berjalan selaras, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi, tetapi sangat mungkin untuk kita wujudkan bersama,” pungkas Turedo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)