GP Ansor Sumut Gelar Dialog Publik Bahas Penetapan 10 Pahlawan Nasional: Pro-Kontra Mengemuka
Para narasumber dan peserta mengikuti Dialog Publik GP Ansor Sumut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025 di Medan, Senin (17/11/2025).
GIMIC.ID, MEDAN — Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumatera Utara menggelar Dialog Publik dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025 sekaligus membahas kebijakan Presiden terkait penetapan 10 tokoh baru sebagai Pahlawan Nasional. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari unsur organisasi kepemudaan, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk memberikan perspektif beragam terkait keputusan tersebut.
Sekretaris PW GP Ansor Sumut, Edy Harahap, menegaskan bahwa dialog ini bertujuan membuka ruang diskusi sehat di tengah mencuatnya pro dan kontra atas kebijakan pemerintah.
“Di masyarakat ada yang pro dan kontra. Karena itu GP Ansor Sumut mengundang para narasumber agar kita bisa menggali kebijakan ini secara jernih dan komprehensif,” ujarnya.
Sebagai narasumber dari GP Ansor, Abdul Kholik, M.Si., mengajak masyarakat menyikapi keputusan pemerintah dengan bijak dan objektif.
“Perbedaan pandangan itu hal biasa. Yang terpenting, kita memahami kebijakan ini secara objektif,” katanya.
Akademisi Dr. Rahman Tahir, M.I.P., mengapresiasi komitmen GP Ansor dalam menghadirkan ruang diskusi publik di tengah minimnya forum pemuda yang mengangkat isu kebijakan nasional.
“Saya bangga menjadi narasumber. Diskusi seperti ini sangat penting, dan GP Ansor adalah salah satu organisasi pemuda yang peka terhadap isu-isu kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
Dalam sesi diskusi, Rahman turut menyinggung salah satu tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Jenderal Soeharto. Ia menyebut sebagian masyarakat menilai Soeharto memiliki kontribusi besar pada pembangunan nasional, termasuk capaian swasembada beras yang diakui dunia pada era 1980-an.
Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Dr. Solahuddin Harahap, MA, menekankan bahwa penetapan pahlawan nasional juga mempertimbangkan jasa besar seseorang setelah kemerdekaan.
“Penetapan pahlawan bukan hanya pada perjuangan melawan penjajah, tetapi juga kontribusi mempertahankan keutuhan negara pasca kemerdekaan,” jelasnya.
Pandangan kritis disampaikan tokoh pemuda milenial, Harma Sinaga MIKom., yang mengingatkan pemerintah agar keputusan tersebut tidak diketemukan dengan kepentingan lain.
“Saya melihat keputusan ini bisa saja dilandasi kedekatan masa lalu. Beberapa tokoh, seperti Soeharto, masih memiliki catatan historis terkait pelanggaran HAM. Jangan sampai keputusan ini bernuansa politik,” tegasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)