OJK Bangun Kantor Baru di Medan, Perkuat Peran Pengawasan dan Inklusi Keuangan di Sumatera Utara
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara di Medan.
GIMIC.ID, MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memulai pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, yang ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, di Medan, Jumat (7/11).
Dalam sambutannya, Mirza menegaskan bahwa pembangunan gedung ini bukan sekadar penambahan infrastruktur, melainkan simbol komitmen OJK untuk semakin dekat dengan masyarakat dan memperkuat koordinasi antar lembaga di daerah.
“Pembangunan gedung ini bukan sekadar penambahan infrastruktur, tetapi juga meneguhkan komitmen OJK untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Kami memaknainya sebagai pusat koordinasi, ruang kolaborasi lintas lembaga, dan wujud nyata penguatan peran OJK dalam mendukung ekosistem jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Mirza Adityaswara.
Pembangunan gedung baru ini menjadi bagian dari strategi OJK dalam memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat daerah. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperluas mandat OJK dalam memperkuat sektor jasa keuangan nasional.
Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara merupakan gedung ke-7 yang dibangun OJK setelah kantor di Solo, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. Bangunan ini dirancang dengan menerapkan prinsip governance, sustainability, dan efisiensi, serta mengusung konsep bangunan hijau (green building) yang hemat energi dan ramah lingkungan, sejalan dengan agenda Environmental, Social, and Governance (ESG) pemerintah.
Selain memperkuat stabilitas sektor keuangan, gedung ini juga diharapkan menjadi pusat edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat Sumatera Utara. OJK ingin memastikan masyarakat semakin melek keuangan, memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen jasa keuangan, dan dapat mengakses produk keuangan dengan aman.
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang mendukung pembangunan gedung ini, antara lain Pemerintah Kota Medan, DPRD Kota Medan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), TNI, Polri, Kejaksaan, industri jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Utara.
“Kami berharap sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antara OJK dan seluruh pemangku kepentingan terus terjaga, guna menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, inovatif, dan produktif di Sumatera Utara,” tambah Mirza.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan.
Rico menyambut baik pembangunan kantor baru OJK tersebut sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem keuangan daerah.
“Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan, kehadiran Kantor OJK yang representatif di Provinsi Sumatera Utara tentu sangat dinantikan,” ujar Rico.
Ia menambahkan, keberadaan gedung baru ini diharapkan menjadi pusat koordinasi, edukasi, dan sinergi antara OJK dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperluas literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Utara.
Provinsi Sumatera Utara merupakan kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera dengan kontribusi mencapai 23,6 persen, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55 persen pada triwulan III 2025. Capaian ini menegaskan posisi Sumatera Utara sebagai salah satu motor penggerak ekonomi kawasan barat Indonesia.
Hingga September 2025, terdapat 107 entitas perbankan, 196 entitas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), dan 96 entitas pasar modal yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Total penyaluran kredit perbankan tercatat sebesar Rp312 triliun, tumbuh 13,6 persen (yoy) dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang tetap terkendali di level 1,89 persen.
Dari total tersebut, penyaluran kredit didominasi oleh segmen korporasi sebesar Rp138,5 triliun (44,37 persen), diikuti segmen konsumsi sebesar Rp92,4 triliun (29,62 persen), dan segmen UMKM sebesar Rp81,2 triliun (26,02 persen).
Berdasarkan sektor usaha, pembiayaan terbesar tersalur ke sektor pengolahan (25,17 persen), pertanian (17,41 persen), dan perdagangan besar (15,33 persen). Hal ini menunjukkan peran penting pembiayaan perbankan dalam mendukung aktivitas produksi, ketahanan pangan, serta distribusi perdagangan di wilayah Sumatera Utara.
Sebagai pusat ekonomi utama, Kota Medan menyumbang hampir 50 persen dari total kredit perbankan di provinsi ini, atau sekitar Rp150 triliun. Penyaluran tersebut dilakukan melalui 57 bank umum dan 16 BPR/BPRS. Selain itu, terdapat 2 entitas Dana Pensiun, 27 perusahaan pergadaian, dan 50 entitas Penyelenggara Valuta Asing Bukan Bank (PVML) yang turut memperkuat aktivitas sektor keuangan di kota ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)