Direktur Bisnis & Syariah Bank Sumut, Syafrizalsyah menyampaikan komitmen Bank Sumut mendukung Kredit Program Perumahan di hadapan Menteri PKP, Maruarar Sirait di Medan, Jumat (10/10). Pernyataan komitmen ini turut disaksikan Mendagri Tito Karnavian, Gubsu Bobby Nasution, sejumlah kepala daerah se-Sumut, asosiasi, dan pelaku usaha.

GIMIC.ID, MEDAN — Bank Sumut menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan program nasional Kredit Program Perumahan (KPP) di Sumatera Utara. Melalui kesiapan layanan di 233 unit kerja, Bank Sumut siap mengimplementasikan KPP mulai 15 Oktober 2025, bertepatan dengan peluncuran Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Surabaya.

Direktur Bisnis & Syariah Bank Sumut, Syafrizalsyah, menyampaikan bahwa seluruh infrastruktur layanan dan sumber daya manusia telah disiapkan untuk memastikan proses pengajuan KPP berlangsung cepat dan efisien.

“Seperti yang kami sampaikan di hadapan Pak Menteri, kami menargetkan proses pengajuan antara calon debitur dan bank rampung maksimal dalam tiga hari kerja. Ini bentuk nyata komitmen kami untuk memberikan layanan cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat,” ujar Syafrizalsyah, Sabtu (11/10).

Bank Sumut juga secara aktif melakukan sosialisasi KPP kepada berbagai pihak, termasuk pelaku usaha sektor perumahan dan UMKM. Program ini dinilai strategis untuk memperluas akses pembiayaan sektor perumahan, khususnya bagi pengembang lokal yang memiliki potensi besar namun terkendala akses terhadap pembiayaan formal.

Kesiapan Bank Sumut mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam acara Sosialisasi KPP di Medan, Jumat (10/10). Dalam forum tersebut yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta sejumlah kepala daerah se-Sumut, Maruarar menantang Bank Sumut untuk menjadi pelopor realisasi KPP di daerah.

“Kalau Bank Sumut bisa hadir dengan layanan cepat dan bunga murah, rakyat pasti pilih bank daripada rentenir,” tegas Maruarar.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang sehat antara perbankan, pemerintah daerah, dan pengembang agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat luas.

KPP sendiri memiliki dua skema utama. Skema 1 (KPP sisi supply) ditujukan bagi pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan dengan plafon hingga Rp5 miliar. Sedangkan Skema 2 (KPP sisi demand) diperuntukkan bagi pelaku UMKM sektor perumahan dengan plafon hingga Rp500 juta serta bunga subsidi 5 persen.

Direktur Jenderal Perumahan dan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan bahwa, berbeda dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) umum, KPP tetap dapat diakses meski debitur memiliki kredit komersial, selama status kolektibilitasnya lancar.

Selain menjalankan program KPP, Bank Sumut juga memperkuat komitmen dalam program perumahan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan tambahan kuota 5.000 unit rumah, total target FLPP di Sumatera Utara mencapai 20.000 unit.

Program KPR subsidi FLPP Bank Sumut yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya bebas biaya administrasi, bebas biaya provisi, dan bebas biaya akad bagi perumahan yang dikembangkan anggota REI Sumut.

Bank Sumut menegaskan bahwa momentum peluncuran KPP dan perluasan FLPP ini akan menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan kredit produktif, memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat, serta mendukung penguatan ekonomi daerah melalui sektor perumahan dan konstruksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2)