IWO Desak Presiden Prabowo Bersihkan PLN dari Dugaan Korupsi
Ketua Umum IWO H. Teuku Yudhistira saat menyampaikan dukungan atas langkah Presiden Prabowo membersihkan BUMN dari praktik korupsi, dengan PLN sebagai sorotan utama.
GIMIC.ID, JAKARTA – Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (IWO) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memberantas praktik korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). IWO bahkan menyoroti secara khusus PT PLN (Persero) yang dinilai menjadi salah satu perusahaan pelat merah dengan dugaan penyimpangan terbesar.
Ketua Umum IWO, H. Teuku Yudhistira, menegaskan bahwa PLN di bawah kepemimpinan Direktur Utama Darmawan Prasodjo dan Direktur Legal & Humas Capital, Yusuf Didi Setiarto, harus menjadi target utama dalam agenda pembersihan BUMN.
“PLN harus menjadi target utama pembersihan guna merealisasikan langkah tegas Presiden dalam menyelamatkan BUMN dari maling uang negara yang dilakukan secara korporasi,” tegas Yudhis, Selasa (30/9/2025).
Menurut Yudhis, utang PLN yang terus menumpuk hingga lebih dari Rp700 triliun tak lepas dari praktik korupsi yang menggurita. Ia menambahkan, IWO bersama Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) siap memandu aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut dugaan penyimpangan di tubuh PLN.
Yudhis mengungkapkan, berbagai modus dugaan korupsi terjadi di PLN dengan kemasan program besar yang diklaim membesarkan perusahaan. Namun, kenyataannya justru membebani keuangan negara.
Beberapa kasus yang disorot antara lain:
- Penghargaan berbayar yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata.
- Kontrak komunikasi yang dimonopoli perusahaan tertentu dan kini tengah ditangani penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri.
- CSR tidak tepat sasaran serta praktik nepotisme dengan dalih profesional hire (prohire).
- Kasus sewa pembangkit listrik 3 GW senilai Rp50 triliun yang diduga disertai aliran dana “fee” triliunan rupiah ke oknum internal.
“Kasus sewa pembangkit ini sangat mencurigakan karena kontrak berlangsung lima tahun dengan proses tertutup selama 10 bulan. Jika ini benar, KPK dan Kejaksaan Agung harus segera turun tangan,” tegas Yudhis.
Lebih lanjut, Yudhis juga menuding adanya conflict of interest dalam penggunaan anggaran PLN. Ia menyoroti Yusuf Didi Setiarto yang disebut memanfaatkan posisinya untuk mengatur proyek jasa hukum eksternal dengan nilai miliaran rupiah, mayoritas dimonopoli oleh rekan sesama alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).
Terbaru, PLN bahkan disebut menjadi sponsor utama kegiatan Justicia Marathon yang akan digelar 5 Oktober 2025 di kawasan Gedung DPR/MPR dengan anggaran miliaran rupiah.
“Miris sekali, uang sebesar itu seharusnya digunakan untuk melistriki rakyat, bukan untuk event hura-hura. Presiden harus segera mencopot direksi yang menyalahgunakan kewenangan,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pidatonya di Musyawarah Nasional PKS, Presiden Prabowo menegaskan tekadnya untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi. Ia menyebut total aset BUMN mencapai USD 1.000 miliar atau setara Rp16.679 triliun. Dengan potensi keuntungan minimal 3–10 persen per tahun, seharusnya negara bisa memperoleh Rp800 triliun hingga Rp1.600 triliun.
“Kalau perusahaan rugi tapi pejabatnya tambah kaya, itu brengsek. Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk mengejar itu,” tegas Prabowo.
Prabowo memberi waktu dua hingga tiga tahun agar BUMN dapat bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan keuntungan mengalir sepenuhnya ke negara, bukan ke kantong pribadi pejabat.
IWO menegaskan akan terus mengawal komitmen Presiden dalam agenda bersih-bersih BUMN, khususnya PLN. “Jika kejahatan ini dibiarkan, PLN bisa hancur. Negara rugi, rakyat sengsara. Karena itu, penegak hukum harus bergerak cepat,” pungkas Yudhis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-RSD)