1. Beranda
  2. Hukum & Kriminal
  3. Nasional
  4. Politik

Karangan Bunga di Gedung KPK Desak Pemeriksaan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Jalan di Sumut

Oleh ,

Sejumlah karangan bunga terpajang di depan Gedung KPK, Jakarta, sebagai bentuk desakan publik agar Gubernur Sumut Bobby Nasution diperiksa.

GIMIC.ID, JAKARTA – Sejumlah karangan bunga terlihat berjejer di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (29/9). Karangan bunga tersebut membawa pesan dukungan agar KPK segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumut.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut Rasuli Efendi Siregar (RES), Pejabat Pembuat Komitmen Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut Heliyanto (HEL), Direktur Utama PT DNG M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan Direktur PT RN M. Rayhan Dalusmi Pilang (RAY).

Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar Rp231 juta. Namun, jumlah itu hanya sisa dari pembagian dana yang sebelumnya telah terjadi.

KPK menduga para tersangka memberikan dan menerima suap dengan janji imbalan antara 10 hingga 20 persen dari nilai proyek. Total proyek jalan di Sumut tersebut bernilai Rp231,8 miliar, dengan estimasi dana suap yang disiapkan mencapai Rp46 miliar.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap perkembangan kasus berdasarkan bukti dan fakta hukum.

“Kami memahami adanya desakan publik, namun setiap langkah KPK dilakukan secara hati-hati. Jika memang ada keterkaitan pihak lain, termasuk pejabat daerah, tentu tidak menutup kemungkinan untuk dipanggil dan dimintai keterangan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai pemasangan karangan bunga di depan Gedung KPK menjadi simbol kuat bahwa masyarakat ingin kasus ini diusut tuntas.

“KPK tidak boleh tebang pilih. Jika ada indikasi keterlibatan kepala daerah, maka harus diperiksa. Publik menunggu ketegasan KPK,” tegasnya.

Hingga kini, KPK belum memastikan jadwal pemeriksaan Bobby Nasution. Namun, tekanan publik diperkirakan akan semakin besar seiring berkembangnya kasus korupsi proyek jalan di Sumut ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2)

Baca Juga