Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada No. Kav. 4, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan. (Foto: Istimewa)

GIMIC.ID, MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data terbaru terkait kelompok profesi yang paling banyak ditangani dalam kasus tindak pidana korupsi. Hasilnya, kalangan pejabat eselon I, II, dan III serta pihak swasta menjadi dominasi utama dalam daftar pelaku korupsi di Indonesia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, berdasarkan data terkini, pihak swasta menempati urutan teratas dengan jumlah 483 orang, disusul pejabat eselon I–III sebanyak 437 orang. Sementara itu, anggota DPR dan DPRD menempati posisi ketiga dengan 363 orang yang terjerat kasus korupsi.

“Sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani menjaga integritas,” ujar Setyo saat menyampaikan paparan di Balikpapan yang dihadiri pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur, Kamis (11/9). 

Setyo menegaskan, persoalan korupsi yang terus berulang bukan semata-mata disebabkan kelemahan sistem, tetapi juga akibat perilaku pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi ancaman serius bagi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Ia menyebutkan sejumlah indikator yang menunjukkan integritas nasional masih rentan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 tercatat di angka 37 dari 100, yang menandakan tingginya persepsi korupsi di sektor publik. Sementara itu, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat masih berada di skor 3,85 dari skala 5,00, belum mencerminkan konsistensi perilaku antikorupsi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, KPK terus mengembangkan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang mencakup tiga pendekatan utama:

1. Pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.
2. Pencegahan melalui perbaikan sistem.
3. Penindakan guna menimbulkan efek jera.

“Ke depan, tantangan integritas semakin berat seiring munculnya potensi korupsi digital, polarisasi politik, serta kebutuhan akan ketahanan moral individu,” jelas Setyo.

Ia juga menyoroti stigma negatif yang kerap melekat pada pejabat jujur. Menurutnya, mereka sering dianggap tidak fleksibel dan bahkan dikucilkan, padahal sesungguhnya mereka adalah benteng terakhir birokrasi yang bersih.

“Semua orang punya kesempatan untuk bisa menjadi pejabat, tapi tidak semua bisa meninggalkan legacy yang baik,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2)